Rabu, 20 Mei 2020 12:45 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komunitas Pasien Cuci Darah Kembali Gugat Pemerintah

Anjar Mahardhika - detikHealth
Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Keputusan pembatalan kenaikan iuran tersebut menuai beragam respon dari masyarakat. Iuran BPJS Kesehatan naik, komunitas pasien cuci darah kembali menggugat pemerintah. (Foto: Wisma Putra)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Rabu (13/5/2020). Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.

Sebelumnya keputusan presiden mengenai kenaikan iuran BPJS sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) berhasil memenangkan gugatan terkait kenaikan iuran pada Perpres 75 tahun 2019. Hal ini membuat kenaikan iuran BPJS dibatalkan saat itu.

Tak tinggal diam, KPCDI kini kembali mendaftarkan uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ke MA pada Rabu (20/5/2020). Kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa menilai kenaikan iuran BPJS yang dilakukan pemerintah saat ini tidak memiliki empati. Terlebih di tengah keadan sulit pandemi Corona yang masih terjadi.

"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengangguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan," tulis Rusdianto Matulatuwa dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (20/5/2020).

Ia juga menyebutkan akar masalah dari BPJS Kesehatan sebenarnya ada di tata kelola manajemen yang dinilai gagal seperti kata MA. Pemerintah diminta memperbaiki sistem internal manajemen serta kualitas layanan BPJS Kesehatan sebelum menaikkan iuran.

"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen" lanjutnya.

Saat ini KPCDI menyebut gugatan uji materi yang kembali dilayangkan ke MA untuk menilai apakah kenaikan iuran ini sudah sesuai dengan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta.



Simak Video "Banyak Jalan Menuju Sehat Hanya Dari Rumah"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/naf)