Selasa, 21 Jul 2020 18:39 WIB

Analisis Kejiwaan Demo Pekerja Hiburan Malam di DKI Jakarta

Jauh Hari Wawan S - detikHealth
Para pekerja hiburan malam melakukan aksi demo di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Begini tuntutan mereka yang terlihat dari poster yang dibawa. Demo pekerja hiburan malam di Jakarta (Foto: Rengga Sancaya , antarafoto)
Yogyakarta -

Para pekerja tempat hiburan malam melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Massa menuntut agar tempat mereka bekerja segera dibuka kembali.

Lalu apa kata psikolog soal aksi demo para pekerja tempat hiburan malam itu?

"Ini hipotesis saya. Yang pertama mereka kan mengalami penurunan pendapatan, sekarang tidak ada pendapatan sama sekali. Jadi itu dalam sosiologi atau psikologi itu namanya deprivasi," kata psikolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Faturochman saat dihubungi detikcom, Selasa (21/7/2020).

Deprivasi, kata dia, memiliki dua makna dalam kajian sosial psikologis. Pertama, makna ekonomis karena ada penurunan pendapatan atau bahkan hilang.

"Kedua secara psikologis, tentu saja orang yang tidak punya pendapatan, tabungannya mungkin menipis atau sudah habis secara psikologis jelas mengalami kegundahan, kecemasan dan lain sebagainya," terangnya.

Nah, demo yang dilakukan oleh pekerja tempat hiburan malam secara psikologis menunjukkan bahwa pekerja berharap banyak kepada pemerintah.

"Secara psikologis, menyampaikan sesuatu yang bentuknya protes dilakukan kalau ada pertimbangan yaitu ada harapan. Jadi dia berharap, jadi di situ secara psikologis, kepada pembuat kebijakan agar deprivasinya itu tercover," terangnya.

Poin lain, mereka yang protes sebelumnya harus mempelajari apa yang diprotes. Sehingga, ada negosiasi antara mereka yang protes dan pembuat kebijakan.

"Poin kedua, kalau kita ingin menyampaikan harapan mestinya mempelajari apa yang diprotes. Dalam konteks COVID-19 ada protokol jadi mestinya teman-teman pekerja hiburan malam menyampaikan bagaimana prosedurnya kalau dibuka. Itu yang harus diangkat, dan di situ ada negosiasinya," bebernya.

Dia menyarankan, pejabat publik semestinya mengurusi publiknya. Sehingga muncul regulasi yang tepat sasaran.

"Saat ini pembuat regulasi belum melangkah ke situ (membuat kebijakan yang tepat sasaran) masih berkutat di kantornya," katanya.

"Kalau pejabat yang berwenang, aktif melakukan itu, merekayasa melakukan dialog dengan pekerja tempat hiburan malam, sehingga pemerintah harus punya empati," tambahnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2