Selasa, 06 Okt 2020 18:00 WIB

Ramai-ramai Surati Menkes Terawan Tolak PMK Radiologi, Begini Awal Mulanya

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP berbicara soal singkatan korona yakni komunitas rondo mempesona. Menkes Terawan Agus Putranto (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Sebanyak 15 perhimpunan dokter spesialis ramai-ramai menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 24/2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) menyurati Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menyampaikan penolakan tersebut.

Ketua MKKI Prof Dr dr David S Perdanakusuma, SpBP-RE(K) menbeberkan, rancangan PMK nomor 24/2020 tersebut sebenarnya sudah muncul di awal Mei 2020. Namun, sejumlah perhimpunan dokter kala itu menegaskan penundaan pembahasan karena kasus COVID-19 yang terus melonjak.

"Bulan Mei keluar rancangan PMK nomor 24. Ini sudah muncul di bulan Mei, waktu itu cukup mengagetkan karena kita tidak pernah dengar ada hal seperti itu," jelasnya saat dihubungi detikcom Selasa (6/10/2020).

"Dikaji bersama dalam satu rapat kolegium dan profesi, komentar beragam. Tapi intinya di situ nampak keanehan bahwa PMK nomor 24 ini seperti memberi kewenangan semua peralatan terkait radiologi kepada spesialis radiologi saja," lanjut Prof David.

Ketika akhirnya PMK nomor 24 resmi keluar, sejumlah organisasi profesi menilai hal ini tentu bisa memicu masalah di tengah pandemi Corona. Kurang lebih 15 spesialis akan terdampak dengan adanya PMK nomor 24 ini termasuk jantung, orthopedi, bedah saraf, dan lainnya.

Prof David mengaku tidak ada sosialisasi yang dilakukan menjelang berlakunya PMK nomor 24/2020. Penolakan ini, menurutnya disampaikan semata-mata demi mencegah terganggunya pada layanan kesehatan masyarakat.

"Kita tidak bisa bayangkan andaikan itu menjadi wewenang radiologi, yang di mana kompetensinya belum menyertai. Apakah bisa radiologi pasang ring yang selama ini dilakukan oleh dokter jantung?" sebut Prof David.

"Sama sekali tidak ada sosialisasi, tidak ada harmonisasi, tidak diajak pembahasan yang sama," pungkasnya.

Selain jantung, bidang spesialisasi lain yang berisiko mengalami gangguan adalah kebidanan dan kandungan. PMK 24/2020 membatasi layanan USG pada ibu hamil hanya bisa dilakukan oleh dokter radiologi. Kewenangan tambahan dari kolegium radiologi diperlukan jika dokter lain hendak menjalankan layanan radiologi.



Simak Video "Menkes Terawan Bicara 9 Pilar IAR Corona Indonesia di Hadapan WHO"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)