Rabu, 07 Okt 2020 20:15 WIB

Isi UU Cipta Kerja Tentang Cuti Melahirkan yang Disorot Buruh

Puti Yasmin - detikHealth
Young pregnant brunette sitting in the living room and having some contractions Foto: Getty Images/iStockphoto/Antonio_Diaz/Isi RUU Cipta Kerja Tentang Cuti Melahirkan yang Disorot Buruh
Jakarta -

Para buruh melakukan aksi unjuk rasa di beberapa daerah untuk menolak UU Cipta Kerja. Salah isu yang disorot adalah UU Cipta Kerja tentang Malahirkan.

Pemerintah sendiri telah mengesahkan RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10/2020) dalam rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Berikut Penjelasan Isi UU Cipta Kerja Tentang Cuti Melahirkan 2020:

Berdasarkan pencarian detikcom, tidak ditemukan Isi UU Cipta Kerja tentang melahirkan yang dipersoalkan para buruh di draft final UU Cipta Kerja yang disahkan DPR.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa cuti melahirkan dan haid bagi buruh perempuan menjadi tidak dibayar.

"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut," kata Iqbal beberapa waktu lalu.

Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan bahwa aturan tentang Cuti Melahirkan tidak dihilangkan.

"Di UU ini (Omnibus Law Ciptaker) tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan," ujar Airlangga, dikutip Rabu (7/10).

Adapun, aturan tentang cuti melahirkan tertuang pada aturan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 82 yang berbunyi

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Artinya, Isi UU Cipta Kerja tentang Cuti Melahirkan masih berpedoman pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ya!



Simak Video "Demo Bisa Jadi Klaster, Satgas COVID-19: Masyarakat Harus Kreatif"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/erd)