Minggu, 11 Okt 2020 16:31 WIB

DKI Cabut 'Rem Darurat', Pakar Sebut PSBB Ketat dan Transisi Tak Berbeda

Achmad Reyhan Dwianto - detikHealth
Perkembangan jumlah pasien yang dinyatakan positif Corona di RSD Wisma Atlet per hari ini, Kamis (17/9) mencatatkan rekor sebanyak 1.066 pasien. DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB transisi pada 12 Oktober 2020. (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mencabut 'rem darurat' dan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi pada 12 Oktober 2020.

Disebutkan, kebijakan ini dilakukan karena adanya penurunan jumlah kasus positif COVID-19 dan pasien Corona yang dirawat, meski setiap harinya masih mengalami penambahan kasus.

"Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulis dari Pemprov DKI.

Menanggapi soal PSBB transisi di DKI, Dr Masdalina Pane Ahli Epidemiologi (PAEI) mengatakan, DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam menerapkan pola pengendalian COVID-19 selama ini.

"PSBB tahap 2 ini terlihat tidak efektif untuk dapat mengendalikan COVID-19 di DKI Jakarta, karena pada dasarnya PSBB tahap 2 ini tidak berbeda dengan PSBB transisi beberapa minggu sebelumnya," jelas Dr Pane saat dihubungi detikcom, Minggu (11/10/2020).

"Jadi sebenarnya tidak ada perubahan yang bermakna di dalam penambahan jumlah kasus atau pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta," tambahnya.

Sementara menurut Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Dr dr Tri Yunis Miko Wahyono, MSc, dalam menekan kasus penularan selama PSBB transisi, maka edukasi tentang COVID-19 harus dilakukan dengan jelas dan tepat pada masyarakat.

"Partisipasi masyarakat ditingkatkan dengan edukasi yang baik, bertingkat dari RT-RW, dari kelurahan-RW, dari kecamatan-kelurahan, pesan yang disampaikan ke masyarakat harus jelas, itu yang harus dilakukan di Jakarta," ucap dr Miko dalam wawancara terpisah.



Simak Video "4 Sanksi Perda DKI Jakarta soal Penanggulangan Virus Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/kna)