Kamis, 03 Des 2020 13:00 WIB

BPJS Kesehatan Angkat Bicara Soal Isu Kenaikan Iuran Tahun Depan

Khadijah Nur Azizah - detikHealth
Pegawai melayani peserta BPJS Kesehatan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/4/2020). Pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA) nomer 7 tahun 2020 tentang pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan per satu April 2020 bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (PB). BPJS Kesehatan angkat bicara soal isu iuran kesehatan naik. (Foto: ANTARA FOTO/Makna Zaezar)
Jakarta -

Iuran BPJS Kesehatan naik di tahun 2021 belakangan jadi perbincangan masyarakat. Kenaikan iuran ini berlaku untuk kelas III peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah memutuskan iuran kelas III PBPU dan BP sebesar Rp 42.000. Selama ini, pemerintah memberikan bantuan iuran Rp 16.500 per orang setiap bulan, atau dalam kata lain peserta hanya membayar Rp 25.500 setiap bulan.

Di tahun depan, pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan iuran untuk setiap peserta BPJS Kesehatan kelas III PBPU dan BP, menjadi Rp 7.000 per orang setiap bulan. Adanya keputusan tersebut membuat peserta harus membayar iurannya menjadi Rp 35.000 per bulan, atau naik Rp 9.500 dari tarif sebelumnya.

Menanggapi soal hal tersebut, Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefuddin, mengatakan pengurangan bantuan iuran ini dimaknai sebagai penyesuaian yang sudah melalui pertimbangan matang.

"Jadi apakah ini kenaikan atau penyesuaian, kenapa kami memilih terminologi penyesuaian karena dari awal sudah kita hitung berapa jumlahnya atau biaya dan seharusnya yang menjadi iuran peserta," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Kamis, (3/12/2020).

"Dari awal kan memang sudah harga subsidi. Ini adalah bagian dari menyesuaikan kondisi sebenarnya," lanjutnya.

Disampaikan oleh Arief, dampak dari penyesuaian iuran ini adalah perbaikan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan. Kesulitan likuiditas ini paling dirasakan tahun 2019 karena banyak rumah sakit yang melaporkan BPJS Kesehatan menunggak klaim sampai gagal bayar.

"Yang pertama yang paling dirasakan dengan adanya penyesuain iuran ini adalah peningkatan likuiditas karena kami bisa bayarkan kewajiban kami. Ketika likuiditas RS ini sudah baik maka ikutannya adalah RS lebih bisa meningkatkan layanan kesehatannya," ucapnya.

Di sisi lain, peserta kelas I dan II sudah lebih dulu mengalami kenaikan tarif sejak 1 Juli 2020 lalu. Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan 2021 yang harus dibayar peserta mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020:

- Kelas I : Rp 150.000 per orang
- Kelas II : Rp 100.000 per orang
- Kelas III : Rp 35.000 per orang



Simak Video "Kemenkes Tegaskan Vaksin Gratis Tanpa Syarat!"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/naf)
dRooftalk
×
Rentetan Bencana di Awal Tahun
Rentetan Bencana di Awal Tahun Selengkapnya