Senin, 07 Des 2020 17:37 WIB

Menko PMK: Pedagang Pasar Masuk Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Ayunda Septiani - detikHealth
Petugas PMI menyemprotkan disinfektan di area Pasar Gede Solo. Penyemprotan dilakukan usai 8 orang pedagang di pasar itu terkonfirmasi positif COVID-19. Foto: Kartika Bagus/Dok. Detikcom
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut siapa saja yang akan masuk ke dalam daftar untuk vaksinasi COVID-19 prioritas. Disebutkan, pedagang pasar, pelayan toko dan pramuniaga termasuk ke daftar prioritas.

"Prioritas yang akan diberikan imunisasi vaksin pertama adalah mereka yang berada di garis depan yaitu para petugas medis, kemudian petugas non medis, termasuk TNI dan POLRI," ujar Muhadjir, dalam konferensi pers Tidak Lanjut Kedatangan Vaksin COVID-19 via Youtube, Senin (7/12/2020).

"Kemudian, kelompok yang berisiko tinggi, atau berisiko airsih, yaitu kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko, atau pramuniaga, dan juga mereka yang bekerja yang di sektor-sektor perusahaan dan industri, para karyawan, dan para pegawainya," tambahnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan bagi mereka yang melakukan kontak tracking, kelompok risiko dari keluarga dan kontak kasus COVID-19, administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik juga termasuk.

Selain itu, Dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi untuk program di Kompas TV, Jokowi pernah mengaku siap jadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin.

"Ya kalau saya ditentukan tim bahwa presiden yang pertama (divaksin) saya siap. Tapi jangan sampai nanti (ada anggapan) 'lho enak sekali presiden yang pertama harusnya rakyat dulu'," paparnya.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, sempat membeberkan vaksin akan pertama kali diberikan pada kelompok masyarakat tertentu. Kelompok pertama adalah tenaga medis, layanan kesehatan, TNI/Polri, dan aparat hukum yang diperkirakan butuh sekitar 3,5 juta dosis vaksin.

Selanjutnya tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, yang jumlahnya sekitar 5 juta orang. Setelah itu disusul oleh tenaga pendidik yang terdiri dari guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan dosen perguruan tinggi swasta maupun negeri dengan total 4,3 juta dosis.

"Aparat pemerintah pusat, daerah, legislatif, 2,3 juta (dosis). Penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang jumlahnya sebesar 96 juta. Semuanya itu totalnya 102 juta dan masyarakat yang usia 15 sampai 59 tahun, totalnya ada 160 juta," jelas Airlangga beberapa waktu lalu.



Simak Video "Alasan WHO Akhirnya Luluh soal Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/kna)