.webp)
Beberapa rumah sakit membuka pre order (PO) vaksinasi COVID-19 meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin penggunaan darurat (EUA). Dalam informasi yang beredar di salah satu akun RS, disebutkan vaksin bisa tersedia satu hingga 2 bulan dengan harga masih estimasi.
Menanggapi hal ini, PT Bio Farma mengatakan belum ada sistem pelayanan PO untuk vaksinasi COVID-19. Baik dalam program vaksinasi COVID-19 mandiri maupun bantuan pemerintah.
Hal ini dikarenakan pemerintah tengah merampungkan skema pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre order vaksinasi COVID-19 khususnya untuk jalur mandiri, dan hingga saat ini, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut, dan yang terpenting adalah, pelaksanaan vaksinasinya sendiri, tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM," kata Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto.
Soal penyediaan layanan vaksinasi COVID-19 seperti RS dan fasilitas kesehatan lainnya ditegaskan masih dalam proses pendaftaran dan verifikasi. Hal ini melalui asosiasi-asosiasi resmi.
Bambang mengimbau kepada sejumlah rumah sakit untuk menunggu terlebih dahulu ketentuan atau kebijakan yang ditetapkan. Bambang menilai hal ini berkaitan dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan.
"Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan untuk menghubungi email resmi BioFarma, mail@biofarma.co.id," ujar Bambang.
Baca juga: Sejumlah RS Mulai Buka Pre Order Vaksin COVID-19, Harga Masih Estimasi |
Apa kata Kementerian Kesehatan terkait hal ini?
Juru bicara vaksinasi COVID-19 sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan hingga saat ini tidak ada pendataan terkait pre order vaksinasi COVID-19 di rumah sakit.
"Tidak ada itu Kemkes minta begitu. Mendata nakes iya, tapi tidak ke masyarakat. Dan itu (pendataan) lewat Dinas Kesehatan," kata dr Nadia saat dihubungi detikcom, Sabtu (12/12/2020).
Senada dengan Bambang, dr Nadia juga menyebut vaksinasi COVID-19 di Indonesia terkait skema mandiri masih dalam pembahasan. Jika ketentuan nantinya sudah keluar, tentu akan segera disosialisasikan.
(naf/up)
