Vaksin COVID-19 di Indonesia Gratis, Epidemolog UGM: Sudah Sewajarnya

ADVERTISEMENT

Vaksin COVID-19 di Indonesia Gratis, Epidemolog UGM: Sudah Sewajarnya

Jauh Hari Wawan S - detikHealth
Kamis, 17 Des 2020 15:00 WIB
Simulasi vaksinasi COVID-19
Simulasi vaksinasi COVID-19. (Foto: M. Sholihin/detikcom)
Sleman -

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan vaksin COVID-19 gratis untuk masyarakat. Selain itu presiden Joko Widodo (Jokowi) siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.

Pakar epidemiologi UGM dr Riris Andono Ahmad atau dr Doni menilai sudah sewajarnya pemerintah menggratiskan vaksin untuk masyarakat. Menurutnya, ada dua kelompok masyarakat yang menjadi target awal vaksinasi.

"Sudah sewajarnya itu (vaksin) gratis. Yang divaksin awal yang paling berisiko tinggi. Antara mereka yang punya potensi tertular COVID-19 tinggi dan mereka yang tertular menjadi parah dan punya risiko kematian tinggi," kata dr Doni saat dihubungi wartawan, Kamis (17/12/2020).

Namun, ia melihat dalam penanganan pandemi ini banyak yang dipolitisasi. Termasuk langah presiden yang bersedia menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Menurutnya, tidak masalah bagi presiden jika tak menjadi orang pertama yang menerima vaksin.

"Saya melihatnya terlalu mempolitisasi pandemi ini, semua yang dilakukan pemerintah menjadi keliru, tidak seharusnya seorang presiden menjadi orang pertama (disuntik)," sebutnya.

"Tapi kalau itu melakukannya sebagai sesuatu yang simbolis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (agar mau divaksin) itu tidak masalah, tidak jadi orang pertama pun tidak masalah," tambahnya.

Dampak politisasi ini, kata dia, membuat kepercayaan masyarakat untuk mau divaksin menjadi rendah. Masyarakat menurutnya lebih percaya pada teori konspirasi.

"Kita sudah semakin terpolitisasi dalam menangani pandemi, dan itu menyebabkan sebagian orang tidak percaya kepada vaksin, bukan karena mereka paham bukti ilmiah kemanjuran vaksin tapi lebih kepada beredar teori konspirasi dan itu menjadi tidak produktif," ucapnya.

Hal ini lah yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sebab, untuk bisa menangani pandemi dan menciptakan herd immunity paling tidak ada 70-80 % masyarakat yang divaksin.

"Karena vaksin itu digunakan agar herd imunnity tercapai dan butuh 70-80% orang yang divaksin," jelasnya.

"Artinya butuh penerimaan untuk diimunisasi, jadi kalau orang tidak mau menerima karena adanya teori konspirasi artinya kan investasi yang dilakukan pemerintah bahkan vaksin gratis bisa jadi tidak memberikan dampak yang cukup untuk menghentikan pandemi. Itu yang menjadi tantangan saat ini," tegasnya.

Untuk itu ia menyarankan agar semua orang bersatu dalam penanganan COVID-19 dan mengesampingkan kepentingan sesat.

"Yang dilakukan sosialisasi yang efektif agar masyarakat mau diimunisasi dan semua orang yang punya perbedaan politik mau meredam kepentingannya sesaat demi bangsa ini," pungkasnya.



Simak Video "Yang Perlu Diketahui soal Booster Kedua Vaksin Covid-19 untuk Lansia"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/kna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT