.webp)
Sejumlah polemik terkait vaksin Nusantara masih menjadi perbincangan hangat baik di masyarakat maupun para ahli. Sebab, vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto berjalan ke uji klinik Fase 2 tanpa mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito tidak lagi mau berkomentar soal konsekuensi kesehatan apabila vaksin yang dibuat dari sel dendritik itu tetap bebal melanjutkan uji klinis tanpa sesuai standar yang ditetapkan.
"Saya tidak mau komentar, karena vaksin dendritik atau nama vaksin Nusantara sudah beralih sekarang, saya sudah tidak mau komentar lagi, sudah beralih," kata Penny melalui konferensi video yang disiarkan Youtube Badan POM RI, Jumat (16/4/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Penny menambahkan bahwa tugas dari BPOM dalam pemantauan pengembangan vaksin Nusantara sudah selesai ketika pihaknya beberapa waktu lalu memberikan penilaian terhadap uji klinis tahap I.
"Apa yang sekarang terjadi di luar BPOM. Bukan kami untuk menilai itu. BPOM hanya pendampingan saat uji klinik yang sesuai standar good clinical trial yang berlaku internasional untuk umum," katanya.
Penny juga menekankan soal pentingnya tahapan preklinik dilakukan sebelum uji klinik tahap II pada manusia. Ia menyebutkan tujuan preklinik dalam pengembangan vaksin untuk memastikan perlindungan bagi relawan yang dilibatkan dalam penyuntikan.
Dalam tahapan preklinik yang dilakukan, Penny menjelaskan, konsep dasar, kualitas prototipe vaksin, potensinya terhadap peningkatan imunitas, keamanan vaksin ketika disuntikkan, dan memastikan vaksin berkualitas.
"Kalau tidak dilakukan dan langsung loncat ke clinical trial, nanti kesalahannya ada di sana. Yang namanya penelitian memang begitu. Kita belajar dari tahapan-tahapan yang ada. Harusnya bisa dapat dikoreksi, diperbaiki," tambah Penny.
(ayd/naf)
