.webp)
Baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak negara untuk menunda vaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga. Ia khawatir banyak negara yang akhirnya tidak mendapat dosis vaksin COVID-19, minimal memvaksinasi 10 persen dari populasi.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta penundaan vaksinasi booster dilakukan hingga September mendatang. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan Indonesia akan tetap melanjutkan vaksinasi booster di tengah desakan tersebut.
"Tidak dihentikan vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan," tegasnya kepada detikcom sembari menanggapi desakan yang dimaksud WHO ditujukan untuk vaksinasi booster masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
dr Nadia menyebut vaksinasi booster atau vaksinasi COVID-19 ketiga para tenaga kesehatan dilakukan saat pandemi COVID-19 belum terkendali. Terlebih para tenaga kesehatan berada di garis depan untuk merawat para pasien Corona.
"Kalau dalam darurat perlindungan nakes vaksinasi booster bisa diberikan," jelas dr Nadia, Kamis (5/8/2021).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pekan lalu mengaku vaksin Moderna untuk vaksinasi booster atau vaksinasi tahap ketiga nakes sudah didistribusikan ke seluruh provinsi, cakupan vaksinasi 1,47 nakes ditargetkan selesai dalam dua minggu.
"Terkait booster nakes, itu sudah dikirim ke seluruh Indonesia minggu lalu, kami mengharapkan segera mungkin bisa diselesaikan," beber Menkes Budi dalam konferensi pers daring Kementerian Kesehatan RI Senin (2/8/2021).
"Jadi saya harapkan ke semua Dinkes agar bisa diselesaikan dalam 2 minggu," sambungnya.
Pernyataan WHO menunda vaksin booster
"Saya memahami keprihatinan semua pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari varian Delta. Tetapi, kamu tidak dapat menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global untuk menggunakannya lebih banyak lagi," jelas Tedros yang dikutip dari Channel News Asia, Kamis (5/8/2021).
"Kami membutuhkan persediaan yang mendesak, sebagian besar vaksin masuk ke negara berpenghasilan tinggi dan sebagian lainnya ke negara yang berpenghasilan rendah," kata Tedros.
(naf/up)
