ADVERTISEMENT

Rabu, 25 Agu 2021 22:28 WIB

Dinkes Diminta Ikut Kawal Tarif Baru PCR dan Jamin Kualitasnya

Inkana Putri - detikHealth
Menanti Harga Tes PCR Covid-19 Semakin Murah Foto: detik
Jakarta -

Pemerintah meminta seluruh Dinas Kesehatan provinsi hingga kabupaten/kota mengawasi implementasi kebijakan batas tarif pemeriksaan PCR. Berdasarkan SE Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/2845/2021, batas tarif PCR tertinggi sebesar Rp 495 ribu untuk Jawa dan Bali, serta Rp 525 ribu untuk luar Jawa dan Bali.

Adapun batasan tarif ini berlaku untuk pemeriksaan PCR mandiri dan tak berlaku untuk penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit. Mengingat pemeriksaan tersebut penyelenggaraannya mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Meskipun batas harga diturunkan, Dinkes menjamin kualitas hasil pemeriksaan PCR tetap baik.

"Sebelum laboratorium mendapatkan izin, Litbangkes akan melakukan validasi terhadap hasil pemeriksaan. Setelah itu, Litbangkes terus menjalankan pembinaan dan validasi secara berkala, untuk melihat apakah konsisten atau tidak. Dengan demikian, kita bisa terus memastikan kualitas laboratorium dimaksud," ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2021).

Dalam dialog virtual Media Center KPCPEN hari ini, Abdul menjelaskan sebelum ada arahan dari presiden, Kemenkes sudah berproses untuk menyesuaikan harga tes PCR. Perubahan ini mengacu pada dinamika perubahan harga bahan dan biaya operasional.

Soal perbedaan harga di dalam dan di luar Jawa-Bali, ia menyebut hal ini disebabkan oleh variabel biaya transportasi. Penyeragaman harga juga belum dapat dilakukan karena alat dan reagen RS atau laboratorium di Indonesia cukup beragam.

Untuk mendukung kebijakan ini, ia juga meminta agar para penyedia layanan tes PCR tidak melampaui batas tarif yang ditetapkan. Selain itu, Abdul juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal penetapan harga baru tersebut di lapangan.

"Bila menemukan pelanggaran, masyarakat dapat melapor ke Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinkes akan melakukan investigasi serta pembinaan bertingkat. Apabila tetap melanggar, maka Dinkes memiliki kewenangan untuk mencabut izin operasional laboratorium tersebut," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengapresiasi kebijakan penurunan harga karena membantu banyak warga. Sebab untuk memasuki wilayah Kalbar, warga diharuskan melakukan tes PCR terlebih dahulu. Ia berharap kualitas tes PCR di lapangan juga dapat terus dijaga meski harga diturunkan.

Selain melalui Dinkes terkait, Sutarmidji menggunakan cara dialog untuk sosialisasi kebijakan untuk mengawasi penerapan tarif baru di daerahnya. Dirinya pun berupaya mendengarkan masukan atau kendala dari para penyedia tes PCR di wilayahnya.

"Sejauh ini berjalan baik. Kami tekankan harga tidak boleh terlalu mahal atau terlalu murah agar ada kesamarataan. Semua untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia)- dr. Lia G. Partakusuma mengatakan bahwa pihaknya menetapkan seluruh anggota untuk mengikuti aturan pemerintah terkait batas tarif baru tes PCR.

"Hampir seluruh rumah sakit dan laboratorium yang tergabung dalam PERSI telah menerapkan harga baru tersebut, untuk metode tes PCR konvensional," katanya.

PERSI pun menyambut baik kebijakan guna menghadirkan standarisasi yang pasti sekaligus membantu masyarakat mendapatkan hasil tes PCR.

dr. Lia pun berpesan agar masyarakat untuk melakukan PCR di lab berkualitas baik dan memiliki izin pemerintah. Dengan demikian, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

"Apabila hasilnya positif, pasien harus mengemukakan kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan arahan tindakan selanjutnya," pungkasnya.



Simak Video "Epidemiolog: Harga Tes PCR Indonesia Tak Bisa Dibandingkan dengan India"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/mpr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT