.webp)
Pandemi COVID-19 di Indonesia disebut-sebut berpotensi menjadi hiperendemi. Mengatasi hal tersebut, pakar menyebut pemerintah Indonesia perlu menyiapkan roadmap pengendalian. Salah satu faktornya, yakni vaksinasi COVID-19.
"(Standar pengendalian pandemi) yang pertama, jumlah kasus harus sangat rendah. Berapa rendahnya? Kurang dari 20 per 100 ribu penduduk per minggu. Kemudian yang kedua, positivity rate harus kurang dari lima persen," terang ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), dr Masdalina Pane, pada detikcom, Kamis (26/8/2021).
"Ketiga, angka rawat tidak boleh lebih dari 5 per 100 ribu penduduk atau tidak lebih dari 15 persen dari kasus yang terkonfirmasi. Yang keempat, angka kematian karena COVID-19 dan probable harus rendah. Berapa rendahnya? Kurang dari 1 per 100 ribu penduduk," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penemuan vaksin dan obat juga menjadi faktor pengendalian pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan jika vaksinasi dunia sudah mencapai 70 persen, maka herd immunity dapat terbentuk dan dunia masuk ke tahap endemi.
Namun di negara-negara yang belum mencapai angka tersebut, kondisinya akan menjadi hiperendemi. Artinya pada populasi di wilayah geografis tersebut, kejadian penyakit atau penyebaran virus secara konstan dan lebih tinggi dibandingkan endemi.
"Tetapi untuk negara-negara yang angkanya belum memenuhi angka yang tadi, kita sebut sebagai hiperendemi. Artinya dia masih punya pekerjaan rumah untuk terus mengendalikan itu sampai dengan angkanya terkendali," ujar dr Pane.
"Apa dampaknya kalau belum terkendali? Tentu pembatasan-pembatasan terus akan dilakukan. Negara-negara lain juga akan terus mengamati. Jangan sampai kita ditolak masuk ke negara lain atau menjadi negara yang termasuk diberi 'travel warning' oleh negara-negara lain," pungkasnya.
(vyp/up)
