.webp)
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menanggapi persoalan banyak provinsi yang belum memperbaharui data kasus COVID-19 dalam lebih dari 21 hari. Menurut dia, laporan kasus Corona menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan kebijakan atau strategi penanganan COVID-19.
Maka dari itu, Wiku mengimbau pihak Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sinkronisasi kasus COVID-19 pusat dan daerah.
"Mengingat data adalah aspek krusial, termasuk dalam mengambil keputusan, termasuk upaya akumulasi data sekitar 21 hari ke belakang. Umumnya, selama masa migrasi data ini ditemukan perubahan kondisi yang perlu ditindaklanjuti misalnya angka kasus aktif yang berkurang akibat kasus tersebut sudah sembuh atau meninggal," jelas Prof Wiku dalam siaran pers BNPB Jumat (10/9/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk itu pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasikan segera dengan harapan data masih akan interprobabable dan mencegah kejadian yang sama di masa mendatang," sambungnya.
Apakah akan berpengaruh pada PPKM berlevel?
Wiku berdalih, indikator level tidak hanya dilihat dari laju penularan atau kasus aktif Corona dan kematian. Namun, aspek lainnya seperti kapasitas respons daerah juga menjadi perhitungan.
"Perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan khususnya pada hasil levelling daerah," pungkas dia.
(naf/fds)
