.webp)
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan saat ini Indonesia tengah mempersiapkan diri menuju tahap endemi COVID-19. Indonesia secara bertahap juga telah membuka kembali aktivitas sosial-ekonomi.
Meski demikian, Wiku menegaskan hal tersebut hanya dapat diberlakukan jika penanganan kasus COVID-19 di Indonesia terkendali. Untuk itu, ia mengingatkan agar masyarakat dapat tetap disiplin protokol kesehatan.
"Penting saya tekankan, bahwa pembukaan aktivitas sosial-ekonomi bertahap hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Pada masa endemi, tidak akan bisa tercapai apabila modal utama yaitu kepatuhan protokol kesehatan tidak terus dilaksanakan dengan disiplin," jelas Wiku dikutip dari situs resmi covid19.go.id, Rabu (29/9/2021).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, Wiku menjelaskan masih ada sejumlah catatan penanganan dari Satgas COVID-19, seperti jumlah pembentukan posko. Mengingat hingga kini Satgas posko belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, posko ini merupakan wadah koordinasi untuk pengawasan protokol kesehatan hingga tingkat RT/RW.
Per 26 September 2021, ia menyampaikan baru ada sebesar 31,1% Satgas/posko terbentuk di seluruh Indonesia. Bahkan, 11 provinsi dengan Satgas posko yang terbentuk masih dibawah 10%. Provinsi ini meliputi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Maluku, NTT Sulawesi Tengah, Papua dan Maluku Utara.
"Yang juga disayangkan lagi, 11 provinsi tersebut juga masyarakatnya rendah dalam kepatuhan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," paparnya.
Selain itu, Wiku menyebut kinerja Satgas posko lainnya juga sedang mengalami penurunan. Per 27 September 2021, kinerja posko yang dilaporkan hanya sebesar 681.483 kegiatan. Padahal, di tanggal 24 September 2021, kegiatan yang dilaporkan sebanyak 771.440 kegiatan.
"Karena masa-masa inilah potensi pelanggaran protokol kesehatan paling besar untuk terjadi," lanjut Wiku.
Terkait hal ini, Wiku meminta gubernur, bupati atau walikota untuk sekarang membentuk posko di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai pembentukan posko baru dilakukan saat kasus sudah mulai naik.
"Mengingat saat ini kita tetap perlu waspada terhadap kemungkinan adanya lonjakan ketiga karena beberapa negara dan dunia sedang mengalaminya saat ini," tambah Wiku.
Selain itu, dirinya juga mengimbau agar pemerintah setempat memantau dan mempertimbangkan kondisi setiap daerah dalam melakukan pembukaan aktivitas sosial-ekonomi. Dalam hal ini, Wiku pun merujuk beberapa provinsi yang dapat dijadikan pembelajaran menurunkan kasus. Adapun 5 provinsin yang berhasil menurunkan kasus lebih dibandingkan kenaikan, di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.
"Ini adalah perkembangan yang sangat baik. Perkembangan ini tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antara seluruh pemerintah di tingkat kabupaten kota dan masyarakat yang menaati kebijakan pembatasan yang berlaku," lanjutnya.
Meski demikian, Wiku meminta agar penurunan kasus dapat terus didorong lagi. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah provinsi dapat mengevaluasi penanganan COVID-19 di wilayahnya dan meningkatkan pengawasan protokol kesehatan.
"Mohon disampaikan kepada pemerintah pusat apabila terdapat kendala yang dihadapi agar dapat ditindaklanjuti dengan segera," pungkas Wiku.
(akn/ega)
