ADVERTISEMENT

Selasa, 07 Des 2021 21:46 WIB

Dirut BPJS Kesehatan Bicara Syarat RI Capai Universal Health Coverage

Yudistira Imandiar - detikHealth
BPJS Kesehatan Foto: BPJS Kesehatan
Jakarta -

Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) menjadi isu krusial di banyak negara. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang membawa disrupsi terhadap sistem jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kunci terpenting dalam mewujudkan UHC adalah komitmen pemerintah untuk melindungi seluruh penduduknya melalui jaminan kesehatan, termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Extending Social Health Protection in the Asia-Pacific Region towards Universal Health Coverage', Selasa (7/12/2021).

"Peserta JKN-KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83% dari total penduduk Indonesia. Selain dukungan pemerintah melalui regulasi yang mewajibkan seluruh penduduk terdaftar ke dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan juga proaktif mengadvokasi penduduk dari berbagai segmen untuk menjadi peserta JKN-KIS. Sinergi antarlembaga juga diperkuat untuk menegakkan kepatuhan, terutama dari sektor formal," jelas Ghufron dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).

Ghufron yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness periode 2020-2022 menerangkan UHC mengandung arti setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, lanjutnya, tantangan yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini adalah bagaimana asuransi kesehatan sosial dapat mencakup seluruh penduduk di suatu negara, bagaimana memastikan akses penduduk ke asuransi kesehatan sosial, dan bagaimana memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas.

"Tantangan utama lainnya adalah bagaimana agar sustainabilitas program jaminan kesehatan bisa tetap terjaga. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menantang kita untuk memastikan apakah jaminan kesehatan sosial telah mencakup semua penduduk. Asuransi kesehatan yang terjangkau atau layanan kesehatan yang didanai pemerintah, sangat penting untuk melindungi masyarakat. Masalah ini juga menjadi perhatian dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB Tahun 2030," tutur Ghufron.

Ia menambahkan hal lain yang harus diperhatikan adalah kecukupan manfaat yang diberikan kepada peserta jaminan kesehatan di tengah isu peningkatan biaya perawatan, penuaan populasi, dan beban penyakit kronis. Di samping itu, mutu pelayanan kesehatan juga harus dipastikan berkualitas, dapat diakses, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

(ega/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT