Selasa, 08 Mar 2022 19:30 WIB

Tak Wajib Tes COVID-19 saat Naik Pesawat-KA, Pendapat Pakar Terbelah

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Indonesia dan sejumlah negara lainnya menangguhkan perjalanan dari beberapa negara di Afrika. Hal itu dilakukan imbas munculnya varian Omicron. Tes COVID-19 tak lagi wajib sebagai syarat perjalanan. (Foto: AP Photo)
Jakarta -

Pemerintah terus melonggarkan aturan pembatasan COVID-19 di tengah laju pertumbuhan kasus COVID-19 yang kian melandai. Menurut data Kemenkes RI, angka reproduksi virus menurun dari semula rata-rata 1,14 per 26 Februari 2022, kini menjadi 1,09.

Pelonggaran tersebut adalah dicabutnya aturan wajib tes COVID-19 saat naik pesawat hingga kereta api, belakangan hal ini menuai pro-kontra publik termasuk para pakar. Ahli epidemiologi Dicky Budiman dari Griffith University Australia sebetulnya tak masalah dengan pelonggaran tersebut, tetapi ia memberikan catatan krusial.

"Bicara misalnya tes Corona atau tes COVID-19 ini tidak wajib ketika vaksin lengkap, memang relatif dimungkinkan. Namun, sebelumnya kita harus sadar ketika kita melakukan pelonggaran itu sudah ada pengetatan di sektor lain, atau di aspek lain," terang Dicky saat dihubungi detikcom Senin (7/3/2022).

Aspek yang dimaksud ialah kesadaran masyarakat menjalani protokol kesehatan COVID-19 ketat hingga durasi efektif vaksinasi setiap orang yang bepergian. Durasi efektif diartikan seseorang berada di rentang maksimal tujuh bulan pasca vaksinasi, diyakini dalam masa tujuh bulan antibodi pasca vaksinasi masih terbilang baik.

Jika berada di luar rentang waktu tersebut, ada baiknya untuk segera melakukan vaksinasi booster saat hendak bepergian.

"Yang lain bahwa misalnya dari sisi tren indikator positivity rate angka reproduksi sudah menurun atau sudah di bawah yang ditargetkan. Misalnya angka reproduksi di bawah 1, positivity rate-nya sudah 5 persen lah misalnya, ini penting," sambungnya.

Tes COVID-19 ditekankan Dicky tidak serta merta menggantikan peran vaksinasi. Tes COVID-19 berfungsi untuk melihat seberapa besar ancaman wabah dan tersebar di mana saja.

Jika kewajiban tes COVID-19 PCR atau antigen di kereta dicabut, Dicky menegaskan surveilans harus dijalankan dengan ketat. Jika itu tak dilakukan, Indonesia dikhawatirkan berada di 'jalan gelap' menuju akhir pandemi COVID-19.

"Iya naik pesawat bisa saja tidak ada tes, tapi ada surveilans yang bisa resampling dari surveilans ini atau dari sekian penerbangan hari itu 1 persen 2 persennya memang tidak ada yang positif," pungkas Dicky.

Sementara sebelumnya, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai kebijakan ini tidak tepat dilakukan lantaran positivity rate masih di atas 5 persen.



Simak Video "Faktor yang Memengaruhi Keparahan Pasien Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(naf/up)