Kisruh IDI Vs Terawan Berlarut-larut, DPR Bakal Revisi UU Kedokteran?

ADVERTISEMENT

Kisruh IDI Vs Terawan Berlarut-larut, DPR Bakal Revisi UU Kedokteran?

Vidya Pinandhita - detikHealth
Selasa, 05 Apr 2022 12:00 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hadiri rapat kerja perdana bersama Komisi IX DPR. Rapat kerja tersebut membahas mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Eks Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Komisi IX DPR RI menyinggung kemungkinan merevisi Undang-undang Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang Nomor 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Hal ini disinggung dalam rapat yang membahas pemecatan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"PB IDI ini yang penting tahu, kalau kita punya hak konstitusional untuk ubah undang-undang mereka," beber Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, saat membahas draft kesimpulan, Senin (4/4/2022).

"Karena itu, selesaikan masalah di sana kalau nggak kami ubah ini. Nggak perlu lapor sama bapak, nggak ada urusannya. Bapak mau ikut ubah undang-undang, jadilah DPR," imbuhnya.

Menambahkan penekanan tersebut, Wakil Ketua Komisi lX DPR RI Melki Laka Lena menyampaikan hal senada bahwa pihaknya bisa melakukan revisi undang-undang sebagai upaya mengatasi kisruh pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI.

"Hak kita untuk membuat, merevisi, atau memperbaiki undang-undang itu paling tidak sudah kelihatan dalam peristiwa ini," beber Melki yang turut hadir dalam rapat secara virtual.

"Meski tidak dicantumkan apabila tidak selesai persoalan-persoalan yang tadi disampaikan teman-teman dalam berbagai kasus tadi itu tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan aspirasi masyarakat dalam merevisi berbagai undang-undang termasuk dua undang-undang tadi," pungkasnya.

Simak Video 'Momen DPR Cecar IDI soal Transparansi Dana Iuran Wajib Anggotanya':

[Gambas:Video 20detik]




ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT