Senin, 18 Apr 2022 03:01 WIB

Round Up

PeduliLindungi Dituding Berpotensi Langgar HAM, Ini Respons Pakar Kesehatan

Firdaus Anwar - detikHealth
Cara Melihat Hasil PCR di PeduliLindungi, Ikuti Langkah Ini Ya! Foto ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) beberapa hari yang lalu menulis laporan terkait aplikasi PeduliLindungi di Indonesia berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini dikarenakan sifat aplikasi PeduliLindungi yang menyimpan informasi status vaksinasi warga.

Laporan bertajuk 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia oleh Menteri Luar Negeri AS Antony J Blinken menyoroti laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal bagaimana otoritas di Indonesia mengawasi data pribadi individu lewat aplikasi. Tidak dijelaskan lebih rinci nama LSM terkait.

"LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah," terang laporan yang dikutip dari 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia.

Pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menilai PeduliLindungi selama ini terbukti telah membantu skrining dilakukan secara masif dan efektif. Karenanya, penyebaran virus Corona di Indonesia bisa ikut ditekan.

"Fakta bahwa aplikasi PeduliLindungi ini memberikan manfaat dalam turut mengendalikan persebaran dari COVID-19 di Indonesia itu saya kira tidak kita ragukan lagi," beber Dicky dalam keterangan video yang diterima detikcom, Minggu (17/4/2022).

"Karena bagaimanapun kita melihat sejak adanya PeduliLindungi yang efektif bisa diakses publik, ini bisa meningkatkan efektivitas skrining dan juga tentu tracing. Di sini juga upaya memitigasi pergerakan memastikan orang itu sudah berstatus vaksinasi," lanjutnya.

Di sisi lain, Dicky menilai memang tetap perlu ada pengawasan terkait hak-hak individu termasuk data pribadi yang wajib dilindungi. Menurutnya, perlu ada Undang-Undang yang mengatur dan menjaga data publik.

Juru bicara program vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi membantah tudingan PeduliLindungi melanggar HAM. Ia menyebut aplikasi selama ini dikelola dengan prinsip yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Seluruh fitur PeduliLindungi disebut beroperasi dalam kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.

"Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar," beber dr Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan resmi.

"Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department. Laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi ini melanggar HAM. Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran," pungkasnya.



Simak Video "Kemenkes soal PeduliLindungi Diduga Langgar HAM: Akan Pelajari Dulu"
[Gambas:Video 20detik]
(fds/fds)