.webp)
Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) dr Pandu Riono mengatakan bahwa rencananya pemerintah akan menargetkan pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah RI pada Agustus mendatang. Informasi ini ia dapat dari Rapat Pengendalian Pandemi COVID-19 yang ia hadiri pada Minggu (29/5/2022), dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Berkaitan dengan hal tersebut menurut dr Pandu ada kemungkinan terdapat wilayah yang bebas PPKM lebih awal sebelum bulan Agustus. Namun dengan beberapa catatan pertimbangan yang harus dipenuhi terlebih dulu.
"Sebelum Agustus bisa saja ada daerah yang dicabut duluan, ya dengan pertimbangan tadi misalkan angka kematian rendah, kasus rendah, imunisasi booster sudah tinggi. Tapi harapannya, secara nasional di Agustus sudah merata semua," ujarnya ketika dihubungi detikcom, Senin (30/5/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika ditanya mengenai wilayah mana yang kemungkinan akan mendapat penghapusan PPKM sebelum bulan Agustus, dr Pandu menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa langsung diprediksi karena wilayah itu harus diawasi terlebih dulu melalui beberapa parameter seperti kenaikan kasus, kematian kasus dan tingkat vaksinasinya sebelum PPKM di wilayah itu resmi dicabut.
"Untuk wilayah nanti kita lihat dulu, kenaikan kasus atau kematian terus cakupan vaksinasi booster tinggi maka wilayah itu aman untuk dicabut," bebernya.
Menurutnya yang perlu diperhatikan juga adalah wilayah aglomerasi karena di wilayah ini terus terjadi aktivitas mobilisasi antar daerah. Jika wilayah aglomerasi ingin dicabut PPKM maka harus memperhatikan kondisi seluruh daerah di sekitarnya.
"Misal Jakarta mau dicabut karena bagus, tapi daerah sekitarnya nggak bagus ya nggak jadi dicabut. Ini disebut wilayah aglomerasi yaitu sosial ekonominya satu tapi secara administrasinya terpisah. Seperti Jakarta dia kalau mau dicabut ya wilayah sekitarnya harus bagus juga seperti Bogor, Bekasi, Depok," ungkap dr Pandu.
"Jadi kan terjadi mobilitas terus di wilayah ini, orang bekerja misal dari Bogor ke Jakarta atau dari Jakarta ke Depok, ini harus bagus semua kondisinya baru bisa dicabut," pungkasnya.
(mfn/fds)
