ADVERTISEMENT

Rabu, 06 Jul 2022 13:15 WIB

Tanggapan Pakar Soal Perubahan Kilat PPKM Jabodetabek dari Level 2 ke Level 1

Firdaus Anwar - detikHealth
Kasus COVID-19 di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan yang diyakini terkait subvarian BA.4 dan BA.5 DKI Jakarta jadi daerah yang menyumbang kasus terbanyak. PPKM Jabodetabek kembali ke level 1. (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

Pemerintah mengubah status Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jabodetabek menjadi Level 1 hari ini, Rabu (6/7/2022). Hal itu tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Sebelumnya baru kemarin, Selasa (5/7), pemerintah menetapkan wilayah tersebut dalam Level 2 PPKM. Lantas ada apa dibalik keputusan pemerintah yang berubah hanya selang 1 hari ini?

Mengomentari hal ini, ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono justru melihat sikap koreksi dari pemerintah ini sebagai aksi yang sigap dan tepat. Ia menilai memang sudah seharusnya PPKM Jabodetabek berada di Level 1, dan hal ini sesuai dengan tren kasus di daerah yang mulai melandai.

"Menurut saya, Kemendagri dengan sikap siaga dan sigap justru mengalami koreksi yang tepat, karena setelah dianalisis dua minggu lalu memang ada kenaikan kasus, minggu ini sudah melandai sudah mulai menurun, jadi sebenarnya tidak tepat dinaikan level 2," ucapnya dihubungi detikcom, Rabu (6/7/2022).

"Saya kira Pemda DKI memberikan masukan agar disesuaikan dengan kondisi terbaru, kita bersyukur Kemendagri tidak keras dan bisa diubah cepat," sambungnya.

Menurut Pandu apa yang dilakukan Kemendagri sesuai dengan sikap dalam merespons data terbaru. Ia menegaskan memang harus ada integrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta peraturan yang tepat.

"Sehingga kita harus melihat positif bila ada data terbaru pemerintah pusat dan disesuaikan dengan data pemerintah daerah," ujarnya.

Pandu menambahkan, fokus pemerintah seharusnya sudah dalam upaya peningkatan cakupan vaksinasi booster di masyarakat dan sudah bukan fokus di aturan PPKM.

Sementara itu, epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyebut tindakan ini bisa membuat kepercayaan publik pada pemerintah menurun. Menurutnya perubahan aturan harus terlebih dulu dikomunikasikan sebelumnya atau harus diantisipasi sebelum ditetapkan.

"Saya kira ini penting bahwa pemerintah ini punya ukuran yang jelas tegas dan konsisten. Untuk apa? untuk membangun trust kepercayaan publik , ini upaya untuk mengendalikan, ini untuk kepentingan publik. Antara lain apa? kejelasan informasi. Bahwa ada perbedaan, ada perubahan dalam waktu singkat, memungkinkan, tapi harus dikomunikasikan sebelumnya," ujarnya pada detikcom, Rabu (6/7).

Ia menambahkan, dalam strategi komunikasi risiko diperlukan konsistensi dan ketegasan untuk menghindari menurunnya kepercayaan publik.

"Ini yang saya sangat sayangkan, dalam strategi komunikasi risiko, yang namanya konsistensi, kejelasan pesan, termasuk juga sinergi, keseragaman pesan yang disampaikan antar unit, antar sektor di pemerintah dan tentu antar pejabat ini menjadi penting. Dan ini membangun kepercayaan dan ini berpengaruh ke program lainnya," pungkasnya.

Simak Video 'Jabodetabek Kembali PPKM Level 1, Inmendagri 33 Dibatalkan':

[Gambas:Video 20detik]



(fds/kna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT