Dirut BPJS Kesehatan Dorong Perluasan Layanan Bedah hingga ke Daerah

ADVERTISEMENT

Dirut BPJS Kesehatan Dorong Perluasan Layanan Bedah hingga ke Daerah

Jihaan Khoirunnisa - detikHealth
Selasa, 04 Okt 2022 11:25 WIB
BPJS Kesehatan
Foto: Dok. BPJS Kesehatan
Jakarta -

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan pihaknya mendorong perluasan akses dan distribusi dokter bedah hingga ke daerah. Sehingga peserta JKN bisa semakin mudah dalam mendapatkan layanan bedah.

"Kita sadar betul bahwa pelayanan bedah ini juga penting bagi peserta JKN. Untuk itu, kami secara rutin melakukan pemantauan kepada rumah sakit, apa saja yang harus dipenuhi agar bisa mempercepat kerja sama dengan BPJS Kesehatan," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa (4/10/2022).

Hal tersebut ia sampaikan dalam Plenary Lecture 2 - Kongres Nasional VI dan Pengembangan Profesi Bedah Berkelanjutan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI) ke XIX, yang digelar Senin (3/10) kemarin.

Ghufron menyebut saat ini jumlah kerja sama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit masih berbanding terbalik dengan jumlah dokter bedah untuk pelayanan kasus bedah. Selain itu distribusi dokter bedah umum dan bedah spesialis juga dinilainya kurang memadai, karena penyebarannya hanya di sejumlah kota besar dan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi saja. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Padahal menurutnya kehadiran dokter bedah umum sangat dibutuhkan di semua wilayah di Indonesia.

"Jumlah dokter bedah umum per September 2022 berjumlah 3.883 dokter. Jumlah ini masih dianggap kurang mengingat pentingnya peran dokter bedah umum di rumah sakit. Untuk itu, diharapkan penyebaran dokter bedah hingga ke seluruh wilayah dapat dilakukan dengan baik seiring dengan cakupan kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN yang ingin menjalani tindakan bedah dapat dilayani dengan optimal," papar Ghufron.

Dia pun merinci sederet hal yang harus diperhatikan dalam persiapan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Mulai dari pemerataan jumlah dan sebaran faskes, pemenuhan sarana dan prasarana yang tersertifikasi serta sumber daya manusia yang kompeten, melakukan penghitungan kebutuhan peserta terhadap pelayanan hingga memastikan kepatuhan faskes terhadap standar pelayanan.

"Dengan begitu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder untuk memastikan pemerataan dokter dan standar kualitas rumah sakit khususnya untuk tindakan bedah sehingga dapat menjaga keberlanjutan program JKN dan menjamin pelayanan JKN yang berkualitas," tutur Ghufron.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT