Urgensi RUU Kesehatan untuk Tekan Angka Kematian

ADVERTISEMENT

Urgensi RUU Kesehatan untuk Tekan Angka Kematian

Yudistira Perdana Imandiar - detikHealth
Senin, 28 Nov 2022 08:33 WIB
Kemenkes
Foto: Kemenkes
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan RUU tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan mendukung transformasi sistem kesehatan di Indonesia, termasuk menekan angka kematian di Indonesia yang masih tinggi.

Dante menuturkan tingginya angka kematian di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Ia menyebut angka kematian Indonesia enam kali lebih tinggi ketimbang negara-negara maju.

"Kalau per 1.000 populasi rata-rata kematian di negara maju itu empat, maka di Indonesia 23. Jadi enam kali lebih tinggi daripada negara-negara maju," ungkap Dante.

Dante menyampaikan Kementerian Kesehatan mendorong tercapainya transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Transformasi tersebut terdiri dari enam pilar yang memuat hal-hal vital dalam sistem kesehatan di Indonesia.

Dante menjabarkan enam pilar transformasi sistem kesehatan, antara lain transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

"Transformasi ini tidak bisa lepas satu sama lain, saling kait mengait. Sehingga transformasi ini bisa mendorong sistem arsitektur kesehatan Indonesia secara komprehensif," kata Dante saat Rapat Kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI baru-baru ini.

Terkait pilar transformasi pertama mengenai layanan primer, Dante menjabarkan hal ini erat kaitannya dengan upaya menurunkan angka kematian di Indonesia. Dante menyebut sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah. Layanan primer kesehatan merupakan faktor kunci dalam hal ini.

Ia menuturkan di kategori bayi dan remaja, faktor kematian terbesar disumbang kelainan neonatal. Hal ini ditegaskan Dante merupakan faktor yang dapat dicegah.

"Kelainan neonatal ini merupakan kelainan komplikasi persalinan dan gangguan tumbuh kembang. Ini bisa dicegah dengan melakukan beberapa regulasi-regulasi khusus," sebut Dante.

Ia menambahkan penyebab kematian terbesar pada kategori usia lainnya juga dapat ditanggulangi melalui perbaikan sistem kesehatan. Misalnya, pada usia produktif kematian terbesar diakibatkan kanker, yang notabene dapat dicegah dengan penanganan yang tepat.

"Usia produktif yang paling banyak adalah kanker bisa dicegah dengan berbagai macam regulasi. Kemudian pada lansia yang paling banyak penyakit stroke dan jantung itu sebanyak 73,5 persen itu juga bisa dicegah dengan melakukan berbagai macam regulasi," papar Dante.

Selain itu, Dante menguraikan soal lain yang mesti ditanggulangi adalah menurunkan angka stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24 dari 1.000 penduduk.

"Estimasi bahwa Indonesia kehilangan 2/3 PDB akibat stunting masih menjadi masalah di tempat kita. Sebenarnya kalau kita menurunkan stunting, efeknya bukan hanya di kesehatan tapi juga efek interpolasi dengan PDB yang terjadi di bidang ekonomi," tutur Dante.

Ia menggarisbawahi ada enam masalah utama bidang kesehatan yang mesti diselesaikan Indonesia. Keenam masalah itu, antara lain kurangnya akses ke layanan primer, kurangnya kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit, ketahanan kesehatan yang masih lemah, pembiayaan kesehatan yang masih belum efektif, SDM kesehatan masih kurang, dan minimnya integrasi teknologi kesehatan.

"Ini bisa tertangani apabila kita punya regulasi yang baik dan bisa diakselerasi apabila kita punya aturan regulasi sistem kesehatan yang lebih baik, dan Kementerian Kesehatan sedang berupaya melakukan transformasi dengan berbagai upaya. Dan Kementerian Kesehatan berharap agar program transformasi kesehatan dapat didukung melalui RUU terkait kesehatan," urai Dante.

Anggota Baleg DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan enam poin yang disampaikan Wamenkes sudah cukup mewakili permasalahan utama sistem kesehatan di Indonesia. Ia memandang Kementerian Kesehatan sudah mengakomodir masukan dari berbagai pihak terkait RUU Kesehatan.

"Saya melihat bahwa masukan-masukan, keluhan-keluhan atau mungkin juga beberapa ketidaksetujuan yang sebelumnya sampai kepada kami dari narasumber-narasumber yang sudah kami undang saya kira luar biasa sudah tercover oleh penampilan Wamenkes itu dengan enam kesimpulannya," tutur Sodik.

Ia juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan sudah memasukan poin integrasi teknologi kesehatan ke dalam poin transformasi sistem kesehatan.

"Satu hal yang saya mau saya sampaikan tapi sudah masuk juga soal integrasi teknologi kesehatan. Sebagai contoh kami di Komisi X kemarin kami RDPU dengan ITB, sekarang kerja sama dengan Kedokteran Unpad. Bukan ITB membuat fakultas kedokteran, tapi pengembangan teknologi kedokteran. Dan ini sudah tercakup saya lihat dari penampilan Wamenkes," papar Sodik.

Di sisi lain, ia memberi catatan soal poin ketahanan kesehatan. Ia menilai penjabaran Kementerian Kesehatan mengenai upaya membangun ketahanan kesehatan belum cukup lengkap.

"Saya melihat bahwa tentang ketahanan kesehatan saya melihat bahwa faktor-faktor dan kedalamannya saya kira belum begitu mendalam pak. Bapak hanya bicara soal obat obat saja, padahal dalam UU (RUU Kesehatan) ini yang fundamental adalah soal ketahanan masyarakat itu. Pendekatan preventif pendekatan kuratif, bukan hanya pendekatan saja tapi pencegahan juga," beber Sodik.

"Saya melihat bawah nomor 3 ini kurang mendalam pak. Contoh kecil begini Puskesmas kemarin di kritik pak. Hanya pusat kesehatan saja, pendekatan klinik saja tapi partisipasi masyarakat membangun ketahanan masyarakat tidak terwakili dalam Puskesmas begitu," imbuhnya.

(ads/ads)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT