Permudah Izin Praktik, PDSI 'IDI Tandingan' Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law

ADVERTISEMENT

Permudah Izin Praktik, PDSI 'IDI Tandingan' Dukung RUU Kesehatan Omnibus Law

Suci Risanti Rahmadania - detikHealth
Senin, 28 Nov 2022 15:32 WIB
Deklarasi PDSI
PDSI (Foto: Mochammad Fajar Nur/detikHealth)
Jakarta -

Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law (RUU Kesehatan) yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun alasan PDSI mendukung RUU Kesehatan Omnibus Law lantaran diperlukan untuk mengembalikan kewenangan negara dalam penerbitan izin praktik dan distribusi dokter, tanpa intervensi dari organisasi masyarakat maupun organisasi profesi kedokteran.

"Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendukung RUU Omnibus Law Kesehatan yang diajukan pemerintah untuk dibahas di DPR," tulis keterangan yang diterima detikcom, Senin (28/11/2022).

"Dukungan tersebut karena RUU ini mempermudah akses pendidikan bagi tenaga kesehatan di dalam dan di luar negeri, termasuk memulangkan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri untuk pulang mengabdi di tanah air. Oleh karena mereka juga Warga Negara Indonesia yang berhak mengakses pendidikan dan mata pencaharian yang dijamin UUD 1945," sambung keterangan itu.

Di samping itu, sikap PDSI terhadap RUU Kesehatan Omnibus Law bertolak belakang dengan 5 organisasi profesi kesehatan, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), ditambah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Walhasil organisasi yang menolak tersebut menggelar demo 'Aksi Damai' di Gedung DPR RI hari ini, Senin (28/11). Pada aksi hari ini, kelima organisasi profesi beserta mahasiswa kesehatan mengajukan tiga tuntutan yang terdiri dari:

  1. Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law) dan mendesak pimpinan DPR RI agar RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas.
  2. Menolak liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan
  3. Menolak pelemahan profesi kesehatan dan penghilangan peran-peran organisasi profesi.


Simak Video "Temui Menkumham, PDSI Tandingan IDI Bahas Revisi UU Kedokteran"
[Gambas:Video 20detik]
(suc/naf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT