.webp)
Pemerintah Indonesia resmi mencabut Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sebelumnya diberlakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ini dilakukan mengingat kondisi pandemi di Indonesia sudah jauh lebih baik dan terkendali.
Setelah pencabutan ini, apakah akan ada aturan baru yang diterapkan untuk penanganan COVID-19?
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan penghapusan PPKM ini adalah salah satu bagian dari transisi pandemi menjadi endemi. Tujuannya untuk mengurangi intervensi atau aturan pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara bertahap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh karena itu, justru dalam implementasi perubahan dari pandemi menjadi endemi, kita kurangi intervensinya atau aturannya, regulasinya. Supaya kembali menjadi partisipasi masyarakat," kata Menkes Budi dalam konferensi pers, Senin (2/1/2023).
Apakah ada rencana untuk mengganti PPKM dengan aturan lainnya?
Menanggapi ini, Menkes Budi mengatakan bahwa setelah PPKM dicabut, pemerintah tidak ada rencana menggantinya dengan aturan lain.
"Jadi memang tidak ada rencana untuk mengganti aturannya. Justru kita kurangi aturannya," ungkap Menkes Budi.
"Karena PPKM ini adalah aturan untuk pembatasan kegiatan masyarakat, terutama pergerakan kerumunan. Sudah kita lihat ini tidak diperlukan lagi, biarkan masyarakat kembali berpartisipasi," lanjutnya.
Menkes Budi mengungkapkan pencabutan PPKM ini dilandasi dengan berbagai alasan, salah satunya imunitas masyarakat yang sudah tinggi. Selain itu, Indonesia saat ini juga sudah memiliki intervensi medis dalam mengatasi kasus COVID-19.
"Dulu kan nggak ada (intervensi medis), obat dan vaksinnya belum tahu, jadi kita batasi gerakannya nggak boleh kemana-mana. Tapi, ini buat sosial ekonomi nggak bagus," beber Menkes Budi.
"Nah sekarang, begitu imunitas kita sudah tinggi, kita sudah tahu obatnya apa kalau sakit, vaksinasi sudah tahu, kita lepas aturan yang membatasi kegiatan masyarakat," pungkasnya.
(sao/naf)
