Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini mengungkap ada 'permainan' di balik izin rekomendasi praktik dokter. Disebutkan, setoran dana yang tak jelas tujuannya kerap membuat banyak dokter kesulitan mendapat rekomendasi.
"Saya merasa kurang nyaman Pak, karena kalau saya minta rekomendasi, rekomendasi itu ada kaitannya saya ada setoran tertentu, yang masuk ke atas," sebut Menkes dalam Forum Komunikasi yang disiarkan @IDIWilRiau, Minggu (29/1/2023).
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri, menyebut laporan semacam itu bisa ditindaklanjuti. Ia menjelaskan pihaknya di tahap awal akan melakukan verifikasi terlebih dulu.
"Setiap laporan masyarakat ke KPK kami pastikan ditindaklanjuti oleh bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK. Pada tahap awal akan dilakukan verifikasi dan telaah untuk memastikan juga soal kelengkapan laporan," beber dia kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Selasa (31/1/2023).
Kemudian, informasi yang berkembang ditelusuri lebih lanjut oleh tim pengaduan untuk memperjelas akar permasalahan.
"Akan memperkaya informasi tersebut sebagai bagian dari verifikasi dan telaahannya," sambung dia.
Laporan Menkes soal setoran dana sebelumnya dikaitkan dengan jumlah dokter dan dokter spesialis yang mandek. Jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu satu per seribu penduduk. Menurut Menkes, proses pemberian rekomendasi praktik ke depan sebaiknya dibuat transparan untuk menghindari aksi penyalahgunaan kekuasaan.
"Hindari perilaku abuse of power dengan membuat ini menjadi sistem yang terstruktur sistem yang terbuka, sistem yang adil transparan," kata Menkes.
Simak Video 'Menkes Budi Beberkan Adanya 'Abuse of Power' Terkait Izin Praktik Dokter':
