Menkes Singgung Jumlah Dokter Spesialis Minim, Kalah Jauh dari Vietnam-Thailand

Kemenkes melaunching program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis bagi WNI lulusan luar negeri dalam program Adaptasi Pertama Tahun 2022. — Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Grandyos Zafna)

Jakarta -

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan data kekurangan dokter spesialis di Indonesia. Dibandingkan negara lain, jumlah dokter di RI masih jauh dari standar satu berbanding seribu populasi atau penduduk.

Menkes menyayangkan jumlah SDM tenaga dokter di RI tertinggal dari negara lain, termasuk Vietnam hingga Thailand. Dari seluruh spesialis, pemenuhan kekurangan dokter ada yang sampai menunggu 35 tahun yakni di bidang anestesi dan terapi intensif.

"Masa kita sudah 77 tahun merdeka, masih begini-begini saja," terang Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Menkes diketahui tengah berupaya melakukan transformasi kesehatan, termasuk menggelontorkan alat dan inovasi baru di layanan medis, utamanya di daerah terpencil, yakni ketersediaan alat penanganan jantung, stroke, dan lainnya. Penyakit paling banyak memicu kematian warga Indonesia.

"Begitu alatnya ada, dokternya nggak ada. Ini saya mau di-argue segala macam ya tetap saja, misalnya 'Pak menkes dokternya bukan 1 per seribu', tapi kalau saya google WHO, World Bank, semuanya 1 per seribu, terus ada dibilang 'Bapak nggak bisa bandingin sama Singapura, dia negara maju yang dia sudah tiga', lah orang kita sama Vietnam saja kalah kok, sama Thailand kalah, sama Filipina kalah, apalagi sama Malaysia. Sama Timor Leste saja perbadingan dokter per populasinya lebih banyak Timor Leste."

"Jadi ini juga saya lagi berdiskusi sama teman-teman di IDI, nggak ada niat saya untuk mengurangi income mereka lah nggak ada, tapi saya untuk melayani masyarakat ini memang dokternya kurang spesialis-nya kurang," sebut dia.

Jika permasalahannya bukan di minim dokter spesialis, Menkes menyebut tidak bakal ada laporan kasus ibu meninggal saat hendak melahirkan lantaran kesulitan mencari dokter di wilayah terpencil. Tidak ada pula pasien yang harus menghabiskan berjam-jam perjalanan untuk mendapat fasilitas kesehatan, sehingga terlambat ditangani.

"Jadi ini memang harus diperbanyak, nah kembali lagi, kan tupoksinya nggak di kita, di Kemendikbud, jadi kita minta tolong dibuka FK-nya. Tolong dibuka juga spesialisnya jangan 20 dong dari 92, diperbanyak, itu salah satu programnya dengan AHS ini.

Menkes menjabarkan tujuh dokter spesialis yang perlu ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). "Sudah saya hitung spesialisnya segini, kurangnya segini, kapasitas empat tahun lulusnya segitu, ada yang di atas 15 tahun ada yang di atas 35 tahun," beber dia.