.webp)
Jepang bakal menaikkan batas minimum usia untuk berhubungan seks secara legal, dari yang tadinya 13 tahun menjadi 16 tahun. Tujuannya, tak lain agar kasus kejahatan seksual kepada anak di bawah umur bisa ditindaklanjuti secara tegas.
Lebih lanjut, dikutip dari Japan Today, Kementerian Kehakiman Jepang menyebut pada Jumat (23/2/2023), bakal mengganti nama tuduhan pelanggaran seksual untuk memperjelas ilegalitas hubungan seksual secara nonkonsensual, sebagai bagian dari KUHP negara tersebut.
Diperkirakan, kabinet akan menyetujui perubahan tersebut pada pertengahan Maret mendatang. Rencana tersebut juga bagian dari amandemen KUHP yang tengah digarap pemerintah, memuat peningkatan batas usia legal seks dari 13 tahun menjadi 16 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian mempresentasikan rencana tersebut kepada komite Partai Demokrat Liberal di tengah maraknya seruan kelompok pendukung korban. Penggantian istilah tersebut mengindikasikan keinginan orang-orang, bahwa seks tanpa persetujuan harus ditindaklanjuti secara hukum dengan tegas.
Sebelumnya pada 2017, Jepang mengganti istilah kejahatan seksual 'pemerkosaan' menjadi 'hubungan seksual paksa' dalam revisi pertama sejak era Meiji lebih dari seabad yang lalu. Istilah tersebut akan berubah lagi dari menjadi setara dengan 'hubungan seksual nonkonsensual'.
Amandemen tahun 2017 memberlakukan hukuman penjara yang lebih lama bagi pemerkosa dan mencakup korban laki-laki. Namun dinilainya, masih diperlukan istilah yang merujuk ke aksi atau kekerasan agar segala jenis pelanggaran seksual secara resmi diartikan sebagai pemerkosaan.
Revisi terbaru tersebut akan mengubah persyaratan yang bersifat mempersulit korban untuk membentuk, mengungkapkan, atau memenuhi niat untuk tidak memberikan persetujuan. Di dalamnya, terdapat delapan contoh konsep nonkonsensual termasuk korban dalam pengaruh alkohol, penggunaan narkoba, atau dipengaruhi oleh kekuatan hak milik orang lain.
(vyp/vyp)
