.webp)
Jepang kini diterpa resesi seks yang berimbas pada angka kelahiran yang terus merosot. Melihat itu, pemerintah Jepang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, seperti mengizinkan pekerja pria untuk cuti melahirkan.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan akan mengizinkan 85 persen pekerja laki-laki yang baru memiliki anak untuk mengambil cuti atau paternity leave. Ini adalah salah satu hak cuti yang diberikan pada ayah baru agar bisa membantu istrinya pasca melahirkan.
"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk menaikkan upah pekerja muda dan meningkatkan bantuan ekonomi bagi mereka untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, untuk membesarkan anak-anak mereka tanpa rasa khawatir," tutur Fumio Kishida yang dikutip dari laman First Post, Selasa (21/3/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Populasi muda di Jepang akan menurun dua kali lipat dari tingkat saat ini di tahun 2030-an. Enam hingga tujuh tahun ke depan akan menjadi kesempatan terakhir untuk membalikkan angka kelahiran yang menurun," lanjut Kishida.
Lebih lanjut, dia memaparkan tiga konsep untuk menghadapi penurunan angka kelahiran sembari meningkatkan pendapatan orang tua yang mengasuh anak; mengubah struktur dan kesadaran seluruh masyarakat; dan memberikan dukungan kepada semua rumah tangga yang membesarkan anak-anak.
Kishida juga meminta agar karyawan laki-laki mengambil cuti mengasuh anak. Pemerintah juga akan menaikkan tunjangan pengasuhan anak yang dibayarkan kepada orang tua untuk jangka waktu tertentu setelah kelahiran anak. Jika kedua orang tua mengambil cuti mengasuh anak, tunjangan akan dinaikkan sehingga pasangan tersebut tidak mengalami penurunan gaji karena sedang cuti.
Menurut data, 85,1 persen wanita yang memenuhi syarat untuk mengambil cuti melahirkan di Jepang pada tahun fiskal 2021 hingga Maret 2022 dibandingkan dengan hanya 13,97 persen pria yang melakukannya.
Tingkat kesuburan Jepang berada di 1,3 yang jauh di bawah tingkat 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil, tanpa adanya imigrasi.
Menurut statistik Kementerian Kesehatan, jumlah bayi yang lahir di Jepang pada tahun 2022 menurun ke rekor terendah baru selama tujuh tahun berturut-turut. Berdasarkan data pemerintah per akhir bulan lalu, angka itu turun di bawah 800.000 untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899.
Jumlah total kelahiran turun 5,1 persen menjadi 799.728. Penurunan tersebut terjadi jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah tahun 2017 yang mengatakan kelahiran akan turun di bawah 800.000 pada tahun 2033.
Sementara jumlah kematian di Jepang pada tahun 2022, angka tersebut mencapai rekor tertinggi 1.582.033, naik 129.744, menurut data tersebut.
Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, Kishida menegaskan akan fokus pada kebijakan anak tahun ini, meski biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Ia juga mengatakan bahwa pemerintahnya akan membuat paket kebijakan untuk anak pada akhir Maret nanti.
(sao/kna)
