.webp)
Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebut tengah mempersiapkan transisi untuk mengakhiri kedaruratan COVID-19. Indonesia disebut sudah mempersiapkan transisi pandemi sebelum WHO mencabut status kedaruratan COVID-19 global.
Hingga kini, biaya pengobatan pasien COVID-19 khususnya yang menjalani perawatan di rumah sakit masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini yakni Kementerian Kesehatan RI. Saat status kegawatdaruratan dicabut, pembiayaan COVID-19 akan ditanggung skema lain, termasuk BPJS Kesehatan.
"Jadi kalau kegawatdaruratan itu selama ini diintervensi oleh pemerintah, tentu ini akan dialihkan ke masyarakat," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI dr Maxi Rein Rondonuwu saat ditemui di Kantor Kemenkes, Minggu (7/5/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati status kegawatdaruratan pandemi sudah dicabut, pemerintah tetap mengedepankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. WHO juga menegaskan perlunya masa transisi untuk penanganan COVID-19 jangka panjang.
Diantaranya dengan surveilans kesehatan di masyarakat, dan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan, serta mempersiapkan kebijakan kesehatan lainnya, sebagai upaya ketahanan kesehatan nasional dan kesiapsiagaan atas kemungkinan adanya pandemi di masa yang akan datang.
Beberapa waktu lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ghufron Mukti, menjelaskan BPJS baru akan menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 jika status pandemi COVID-19 di Indonesia sudah dicabut dan berganti menjadi endemi.
"Kami dalam proses memasukkan, nanti mereka tentukan COVID-19 endemi, BPJS kami harap untuk siap di tahun 2023," dalam media workshop BPJS Kesehatan 2022 di RSUD Bali Mandara, Bali, Rabu (12/10/2022).
(kna/vyp)
