.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan tidak optimal. Salah satunya, terkait anggaran stunting.
Jokowi mengatakan, ada daerah yang menggunakan penanganan stunting senilai Rp 10 miliar. Namun dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.
"Contoh, ada anggaran stunting, Rp 10 miliar, coba cek liat betul untuk apa 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar," tuturnya.
Jokowi menyebut, anggaran penanganan stunting seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk pembelian telur, susu, ikan, daging, maupun sayur. Pasalnya, bahan-bahan tersebut justru bermanfaat untuk masyarakat, bukan rapat atau perjalanan dinas.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting," ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal.
"Ini tugas BPKP. Tugas BPKP mulai harus orientasinya ke situ. orientasi hasil. arahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif," pungkasnya.
(suc/naf)
