.webp)
Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebuah kerangka kerja terkait pengendalian tembakau yang diajukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal konsumsi tembakau yang tinggi di Indonesia menjadi salah satu faktor tingginya angka penyakit tidak menular sehingga berpotensi membebani pembiayaan kesehatan.
"Hanya tinggal lima negara di dunia yang belum menandatangani (FCTC) termasuk Indonesia dan hanya Indonesia yang belum menandatangani di (negara) Asia," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi, sekaligus koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK), dalam Dialog Nasional bersama Capres dan Cawapres 2024 Tentang Kesehatan, Selasa (16/1/2024).
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2024, asosiasi kesehatan menyoroti komitmen dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai sejumlah isu kesehatan. Salah satu yang disorot adalah komitmen terkait ratifikasi FCTC dan pengendalian tembakau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait isu tersebut, Tim Pemenangan Nasional Pemenangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) mengatakan belum bisa berkomentar banyak. Pihaknya hanya menyebut akan mengupayakan penguatan promotif-preventif bagi masyarakat khususnya yang ingin berhenti merokok.
"Saya tidak bisa berkomentar jauh karena itu dimensinya bukan hanya kesehatan. Tapi kalau soal kesehatan, dalam kaitannya dengan upaya promotif preventif dan kaitannya dengan pengendalian tembakau, mestinya upaya prevensi dan mempermudah akses untuk orang berhenti merokok itu harus diperkuat," kata anggota Timnas AMIN dr Ganis Irawan.
Komitmen tegas soal pengendalian tembakau juga belum terdengar dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Mengenai rencana pengendalian tembakau, yang lebih disoroti adalah terkait upaya perkuatan promotif dan preventif di masyarakat.
"Yang lebih dibutuhkan bagaimana kami menunjukkan komitmen terhadap preventif promotif. Ganjar-Mahfud akan mengalokasikan dana lebih dari 5 persen dari apbn (untuk kesehatan), itu kita sdh anggarkan," ujar kata perwakilan Timses Ganjar-Mahfud dr Dripa Sjabana.
NEXT: FCTC dan persoalan rokok di Indonesia
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau merupakan perjanjian internasional kesehatan-masyarakat pertama sebagai hasil negosiasi 192 negara anggota Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO). FCTC bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi, melalui sebuah kerangka kerja untuk pengendalian tembakau.
Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi dan belum menandatangani FCTC. Padahal konsumsi produk tembakau di Indonesia dinilai tinggi dan terus meningkat di berbagai kalangan masyarakat.
Jumlah perokok dewasa di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021.
Di samping itu secara sosial ekonomi angka yang digunakan untuk belanja rumah tangga rokok lebih tinggi daripada angka yang digunakan untuk belanja makanan bergizi. Data GATS 2021 mencatat jumlah pengeluaran bulanan rata-rata untuk rokok adalah Rp 382.091,72.
"Ini adalah tantangan yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya-upaya dalam penghentian merokok," ungkap Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat peluncuran hasil data GATS 2021 di Gedung Adhyatma, Kemenkes RI, Selasa (31/5/2022).
Simak Video "Video Peringatan WHO buat Semua Negara: Atur Ketat Penjualan Rokok Elektrik Dkk"
[Gambas:Video 20detik]
(kna/up)
