.webp)
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dr Azhar Jaya dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi. Laporan ini terkait dugaan penyebaran berita bohong di balik kasus kematian 'dr ARL' mahasiswi PPD Universitas Diponegoro (Undip).
Perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M Nasser menganggap Kemenkes telah menyebarkan berita bohong bahwa 'dr ARL' meninggal dunia karena diduga bunuh diri. Padahal, lanjut Nasser, pihak kepolisian lah yang berwenang memastikan penyebab kematian almarhumah.
"Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran," kata Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebohongan kedua yang disiarkan adalah kebohongan adanya bullying atau perundungan seolah-olah bunuh diri akibat perundungan. Bagaimana perundungan beliau almarhum semester lima, siapa yang membully semester lima?" sambungnya.
Terkait laporan ini, pihak kepolisian mengusulkan untuk adanya mediasi terlebih dahulu dengan Kemenkes RI.
Kemenkes Tak Ambil Pusing
Menanggapi laporan tersebut, dr Azhar atau yang akrab disapa Aco tersebut mengaku pihaknya tak ambil pusing. Menurutnya, Kemenkes juga sudah memiliki bukti-bukti setelah melakukan proses investigasi.
Bukti-bukti tersebut meliputi tangkapan layar percakapan, rekaman suara, hingga temuan lain di kasus 'dr ARL'. Seluruh bukti sudah diserahkan sejak pekan lalu, menguatkan indikasi adanya perundungan atau bullying selama PPDS yang diterima 'dr ARL'.
"Biarkan saja. Laporannya juga sudah ditolak polisi kan, mungkin lagi cari panggung atau sensasi," kata dia saat dihubungi detikcom Rabu (11/9/2024).
dr Azhar mengatakan pelaporan tersebut tidak akan mengganggu jalannya investigasi kematian dr ARL yang telah dilakukan Kemenkes bersama dengan Kemendikbud. Sejauh ini pihaknya sudah menyerahkan semua bukti terkait dengan perundungan yang dialami oleh dr ARL.
NEXT: Menkes Budi Terbuka untuk Mediasi
Menkes Budi mengatakan pihaknya membuka pintu lebar-lebar kepada Komite Solidaritas Profesi jika ingin melakukan mediasi terkait kasus tersebut. Hal ini menindaklanjuti terkait laporan mereka yang ditolak oleh kepolisian.
"Ya artinya kalau mereka mau datang (untuk mediasi) ya silakan," ujar Menkes Budi kepada wartawan di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (12/9/2024).
Namun, Menkes Budi menambahkan sampai saat ini pihaknya belum dihubungi terkait akankah ada mediasi pada kasus tersebut.
"Saya belum dikontak (untuk mediasi)," tutupnya.
