Namanya 'Nutri-Level', Ini Gambaran Label Makanan Sehat di RI ala Singapura

Namanya 'Nutri-Level', Ini Gambaran Label Makanan Sehat di RI ala Singapura

Nafilah Sri Sagita K - detikHealth
Selasa, 24 Sep 2024 13:00 WIB
Namanya Nutri-Level, Ini Gambaran Label Makanan Sehat di RI ala Singapura
Label makanan sehat. (Foto: Getty Images/aprott)
Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bakal menerapkan nutrigrade ala Singapura. Pemerintah menamakan leveling makanan sehat di RI ini dengan 'Nutri-level'.

Kurang lebih mirip seperti regulasi Negeri Singa, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyebut kadar gula, garam, dan lemak yang ditentukan pada level makanan sehat tersebut masih dibahas. Seperti diketahui, level A menunjukkan makanan paling sehat, sementara D paling buruk karena kandungan gula, garam, dan lemak relatif sangat tinggi.

BPOM RI akan fokus memberikan label level tersebut pada pangan olahan. Direncanakan berlaku dalam waktu dekat, BPOM RI masih membahas kebijakan tersebut bersama para pelaku industri farmasi.

"Kita sekarang Nutri-level masih dalam proses sosialisasi dan masukan dari perusahaan industri serta masyarakat, draftnya sudah kita selesaikan sebetulnya untuk peraturan Badan Pom jadi kita dalam waktu dekat. Sudah sosialisasi sampai ke tingkat Presiden juga," kata dia saat ditemui detikcom di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita lihatnya akan seperti Singapura, tapi masih belum sinkron pada beberapa hal. Pertama, hubungannya dengan levelling standar, A berapa, B berapa dan sebagainya. Yang kedua, mau kita sinkronkan lagi adalah address periodnya, ini berapa lama harus berlaku? Nah jadi itu negosiasi," sambung Taruna.

Taruna juga menyebut pemerintah mempertimbangkan besaran insentif yang akan diberikan kepada perusahaan dalam penyesuaian makanan berdasarkan Nutri-level. Pihaknya mengaku tidak ingin merugikan perusahaan terkait yang tentu akan melakukan reformulasi penyesuaian untuk pangan yang lebih sehat.

ADVERTISEMENT

"Ini kita masih pikirkan apa insentif yang kita berikan kepada perusahaan-perusahaan sehingga karena kan ada reformulasi dan berbagai macam itu berdampak pada perusahaan kita tidak mau merugikan perusahaan," pungkasnya.




(naf/kna)

Berita Terkait