Saat Tes Kehamilan Siswi SMA di Cianjur Disebut Diskriminatif-Picu Masalah Mental

Viral sejumlah siswi SMA di Cianjur, Jawa Barat, diminta tes urine untuk cek kehamilan. Dalam video yang beredar, puluhan siswi SMA terlihat mengantre untuk menjalani tes urine.

Dalam narasi yang beredar, tes kehamilan itu disebut sudah berjalan selama 2 tahun. Alasannya, pihak sekolah disebut ingin mencegah siswi hamil saat masih di bangku sekolah.

Menanggapi, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof Dr dr Yudi Mulyana Hidayat, SpOG, mengaku heran dengan pelaksanaan tes kehamilan tersebut. Menurutnya, banyak cara untuk mencegah siswi remaja SMA hamil.

"Programnya terlalu mengada-ngada. Jangan diskriminatif seolah-olah perempuan itu sebagai objek, yang kita tahu persis bahwa seorang perempuan positioningnya sering dianggap lemah, dalam konteks hubungan relations antara laki-laki dan perempuan tidak jarang ada keterpaksaan dalam hubungan, kadang-kadang dipaksa oleh pacarnya, itu kan yang terjadi," terang Prof Yudi kepada detikcom Kamis (23/1/2025).

Program semacam ini juga disesalkan Prof Yudi tidak berbasis kajian yang baik. Alih-alih sebagai pencegahan, pemeriksaan tes kehamilan tampak dilakukan sebagai langkah yang dilakukan di hilir atau akhir.

Ia juga mempertanyakan langkah selanjutnya yang dilakukan pihak sekolah saat mendapati siswi positif hamil. "Wanita, karena dia punya rahim, seperti dikorbankan di sini, sementara laki-laki bagaimana? Dia kan mau melakukan sana-sini, berulang kali, tidak ada masalah," sambung dia.

Prof Yudi menilai program tes kehamilan malah hanya menghabiskan dana. "Karena kalau sudah ada hasil, misal positif mau diapakan coba? Ada program lain nggak dari sekolah?"

Sejumlah cara yang bisa dilakukan pihak sekolah adalah meningkatkan upaya pencegahan dengan edukasi. Edukasi bisa dilakukan dari sejumlah aspek.

Pertama, konseling atau konsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan persepsi atau pemahaman bahaya melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kedua, bisa melibatkan pemuka agama untuk juga menjelaskan dampak hamil di luar nikah secara psikososial, maupun mental anak yang belum siap.

Sementara organisasi profesi seperti POGI bisa ikut memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan reproduksi demi mencegah risiko penyakit menular seksual, maupun risiko infeksi lain secara fisik dan psikis.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengutarakan hal yang sama.

Komisioner KPAI Ai Maryam menyebut jika pihak sekolah ingin mengantisipasi pergaulan bebas, edukasi dan literasi kepada siswa yang harus dilakukan. Ai menaruh harapan supaya ada evaluasi kembali terkait kebijakan tes kehamilan ini.

"Tanggung jawab itu harusnya menyeluruh. Tapi kebijakan ini menempatkan sebab dan akibat pada perempuan. Sementara peran laki-laki terabaikan," kata dia.

NEXT: Kemenkes Sentil Dampak ke Psikis