Pada 20 Januari, Trump resmi memerintahkan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menghentikan pasokan obat tuberkulosis (TBC), HIV, hingga malaria di negara berpenghasilan rendah. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hal itu sedikit banyak mempengaruhi sumber hibah untuk pendanaan sejumlah penanganan penyakit maupun pengobatan, termasuk salah satunya TBC.
Selama ini, Indonesia beberapa kali mendapatkan bantuan secara langsung dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) hingga sumber lain Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan juga aliansi vaksin internasional GAVI. Sumbangan utama di lembaga tersebut juga didominasi AS. Misalnya, pendanaan WHO yang 14,53 persen di antaranya merupakan hibah AS.
Meski begitu, Menkes Budi optimistis bantuan tidak hanya bisa didapatkan dari AS.
"Itu memang Amerika 'freeze' semua bantuan, Indonesia juga terasa, tetapi kita beruntung bahwa sumber hibah Indonesia sudah diversifikasi, bukan hanya dari AS, tetapi juga ada negara-negara lain, itu sebabnya pak Prabowo kan sudah keluarkan dari APBN sendiri untuk cover, misalnya tuberkulosis," terang Menkes Budi saat ditemui di RS Harapan Kita, Jumat (30/1/2025).
"Pasti akan ada dampaknya dari yang langsung masuk dari CDC atau US, atau secara tidak langsung lewat WHO, Gavi, yang sebagian besar juga masih tergantung pada AS," lanjut dia, yang juga menginformasikan pekan depan kemungkinan melakukan perjalanan ke Australia untuk bantuan dana hibah kesehatan.
Budi mencontohkan, beberapa negara termasuk Arab Saudi dan India selama ini juga membantu Indonesia dalam melakukan perawatan dan penanganan penyakit. Belum lama ini, tim dokter dan perawat di Arab Saudi ikut bertugas melakukan tindakan pembedahan kasus anak dengan penyakit jantung bawaan. Secara sukarela, ada 38 orang yang diturunkan dalam misi bantuan kemanusiaan tersebut, sudah dilakukan di RSUP Adam Malik dan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
Ancaman Balik bagi AS
Di sisi lain, keputusan Trump untuk mengakhiri bantuan ke banyak negara juga diperkirakan akan berdampak buruk pada negaranya. Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI) dr Nurul Luntungan khawatir penyetopan pasokan obat dan bantuan di negara-negara berkembang dengan tingginya kasus TBC, akan terus meningkatkan penyebaran penularan masif secara global.
"Kebijakan yang sepertinya merupakan keputusan politis untuk menunjukkan kekuasaan. Kalaupun mereka ingin melihat efisiensi, harusnya bisa dilakukan dengan melakukan langkah bertahap dengan upaya mitigasi risiko," sorot dr Nurul.
Keputusan Trump juga akan menjadi pil pahit bagi target eliminasi TBC Indonesia pada 2030. Direktur Eksekutif STPI dr Henry Diatmo menyebut penghentian pendanaan dan akses obat-obatan yang vital untuk pengobatan TBC bisa merusak strategi.
Menurutnya, bila kebijakan ini terus dilanjutkan, bukan hanya Indonesia yang rentan gagal mengakhiri TBC, tetapi otomatis menghambat pencapaian kemajuan kesejahteraan global.
Terlebih, kini Indonesia menjadi negara dengan beban TBC tertinggi ke-2 di dunia.
"Dengan adanya pernyataan Presiden Trump tentu ini akan menjadi langkah mundur dalam penanggulangan TBC, selama ini semua pihak terus berupaya bersama, namun dengan adanya narasi seperti yang disampaikan Donald Trump, ini menjadi langkah mundur, ibaratnya tiba-tiba kita mendapatkan sabotase dalam upaya penanggulangan TBC," beber dr Henry.
dr Nurul juga melihat AS terancam dibayangi lonjakan kasus TBC. Padahal, semula penularan nyaris terputus.
NEXT: Sorotan Mantan Petinggi WHO di RI
Simak Video "Video: PR Dinkes Jakarta Temukan 70 Ribu Kasus TBC hingga Akhir 2025 "
(naf/naf)