Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ikut menyuarakan keprihatinan yang sama seperti 185 Guru Besar FK UI dalam 'Seruan Salemba' beberapa hari lalu. Fatimah Azzahra misalnya, mahasiswi FK UI tingkat dua semester 4 menilai Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kerap memberikan citra terjadinya masalah di pendidikan kedokteran.
Padahal, menurutnya, selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa-mahasiswi FK UI mendapatkan bimbingan penuh juga pembelajaran yang tidak hanya berkaitan dengan teknis pelayanan, tetapi selalu menjunjung moral dan etika.
"Kebijakan yang dibuat di tengah dinamika belakangan, seharusnya aman dari kepentingan-kepentingan politik, harus sesuai dengan integritas," serunya dalam mimbar bebas di aula Imeri FK UI, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa (BEM IKM) FK UI 2025 Muhammad Thoriq mengaku tidak bisa diam dengan kebijakan yang dinilai sentralistik dan menutup partisipasi bermakna.
"Yang dipertaruhkan masa depan kami dan masa depan pasien kami, seharusnya ada partisipasi bermakna dari institusi pendidikan, organisasi profesi, di setiap penyusunan kebijakan nasional, kita butuh kolaborasi yang sehat, bukan dominasi sepihak," sesalnya.
Sebagai calon dokter, dirinya tidak ingin Indonesia kehilangan arah dalam sistem kesehatan karena pemerintah disebut enggan membuka telinga pada suara-suara akademisi.
Reformasi tanpa komunikasi berkelanjutan dengan para pakar dinilainya tidak efektif.
"Reformasi tanpa komunikasi sejatinya bukan reformasi, ia hanya pergantian judul di atas kertas, 185 guru besar universitas kami berani bersuara karena proses yang tertutup," sorotnya.
Ia mempersoalkan masa pendidikan dokter yang diringkas, dan perubahan pada kolegium, hingga sertifikasi yang disebutnya seolah dikendalikan politik
"Ini bukan soal gelar dokter kami, tapi keselamatan pasien, itu yang kami pedulikan," pungkasnya.
Terkait keprihatinan tersebut, detikcom sudah menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman. Namun, yang bersangkutan menolak memberikan tanggapan.
"Untuk sementara kami tidak mau berkomentar," tuturnya saat dihubungi Selasa (20/5/2025).
(naf/up)











































