.webp)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pangan program makan bergizi gratis.
Menurut Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar, pihaknya tidak hanya diberi mandat memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak, tetapi juga terlibat aktif menganalisis kelayakan sumber pangan dan fasilitas dapur penyedia makanan.
"Tanggung jawab BPOM mencakup dua hal penting. Pertama, kami dilibatkan dalam memastikan sumber pangan yang digunakan aman dan memenuhi standar. Kedua, kami juga mengevaluasi kelayakan dapur tempat makanan disiapkan. Ini merupakan instruksi langsung dari DPR RI, khususnya Komisi IX," ungkap Taruna, Senin (23/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menegaskan koordinasi antara BPOM dengan Badan Gizi Nasional belakangan telah dilakukan secara intensif untuk mendukung efektivitas program tersebut.
"Jika terjadi keracunan makanan, kami pun bertanggung jawab atas mitigasinya. Data terakhir kami menunjukkan adanya 17 kejadian keracunan di 10 provinsi. Namun saat ini semua telah terkendali. Kasus-kasus itu kami tangani dengan cepat. Data terakhir menunjukkan sudah tidak ada lagi kasus keracunan," jelasnya.
Terkait Camilan: Fokus Jangka Panjang, Bukan Sekadar Harian
Menanggapi polemik soal penggantian menu makan bergizi menjadi camilan, BPOM meminta publik untuk melihat program ini dalam konteks jangka panjang.
"Camilan atau bukan, yang penting adalah kandungan gizinya. Pemenuhan gizi tidak bisa dinilai dari satu hari saja. Ini adalah proses berkelanjutan. Tidak selamanya bentuknya camilan, dan nanti saat semua sistem siap, nilai gizinya pun akan setara dengan makan utama," kata Taruna.
Ia menegaskan pendekatan bertahap dalam program ini penting dilakukan agar kualitas dan keamanan pangan benar-benar terjaga.
Sebelumnya diberitakan, staf khusus Badan Gizi Nasional (BGN), Redy Hendra Gunawan menyebut pergantian menu makan bergizi gratis menjadi camilan maupun bahan mental adalah inisiatif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah. Dalam kasus MBG di SDN Tangerang Selatan, hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kondisi libur sekolah.
"Inisiatif ini berasal dari SPPG di Tangerang Selatan. Mereka tetap berkomitmen menyalurkan makanan bergizi meski para siswa sedang libur. Maka dipilihlah alternatif berupa bahan mentah dan camilan siap konsumsi," jelas Redy.
Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini BGN belum memiliki pedoman khusus terkait mekanisme pemberian makanan bergizi saat masa liburan sekolah. Namun, pihaknya terus melakukan uji coba agar program MBG tetap berjalan meski tidak dalam konteks pembelajaran aktif.
"Karena siswa penerima manfaat sudah memasuki masa libur, kami sedang merancang sistem distribusi makanan bergizi selama periode ini. Prinsipnya, asupan gizi tetap tersalurkan meski tidak ada kegiatan belajar di sekolah," tambahnya.
(naf/kna)
