Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, hingga awal Oktober 2025, sebanyak 40 juta warga Indonesia telah mendaftar program cek kesehatan gratis (CKG). Dari jumlah tersebut, 36 juta orang sudah menjalani pemeriksaan, dengan masalah kesehatan terbanyak berupa sakit gigi.
"Sudah ada hasilnya, sudah kelihatan masalah kesehatannya di mana. Dari 36 juta yang sudah diperiksa, paling banyak sakit gigi, tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi. Ini yang harus segera ditangani," kata Budi dalam jumpa pers di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Pangsar Soedirman, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Budi, program CKG merupakan inisiatif pemerintah untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan mencegah penyakit berat sejak dini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, penyakit serius seperti kanker atau jantung umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului tanda-tanda awal yang bisa terdeteksi beberapa tahun sebelumnya.
"Biasanya yang paling sering diabaikan itu darah tinggi, gula darah tinggi, atau kolesterol. Didiamkan bertahun-tahun, tahu-tahu sudah kena stroke atau jantung. Itu sebabnya program ini dijalankan," ujar Budi.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau para wartawan yang hadir untuk ikut melakukan pemeriksaan kesehatan.
"Jangan lupa cek kesehatan gratis. Ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo setiap tahun, supaya kita semua bisa tetap sehat, tidak pernah sakit, tidak perlu masuk rumah sakit," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan seluruh awak media juga bisa mendapatkan pengobatan gratis di RSPPN.
"Semua awak media berobat ke sini gratis," ujar Sjafrie.
Ia menambahkan, kebijakan pengobatan gratis di rumah sakit di bawah Kementerian Pertahanan itu berlaku mulai 5 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 TNI.
"Tanpa BPJS juga tetap gratis," tegasnya.
Program CKG sendiri terus diperluas cakupannya. Berdasarkan data Kemenkes sebelumnya, hampir 36 persen peserta CKG mengalami obesitas, dan program ini telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
(naf/kna)











































