Transformasi sektor kesehatan di Indonesia terus diarahkan agar semakin terintegrasi. Sejumlah agenda terkait pengawasan obat, pemanfaatan kratom, hingga regulasi terapi sel punca dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III 2026 di Bogor, Jawa Barat.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pengawasan produk kesehatan. Menurutnya, pengawasan perlu didukung data yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Integrasi Data Obat dan Nasib Kajian Kratom
Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah penguatan integrasi data pengawasan obat melalui sistem SATUSEHAT Logistik. BPOM telah menyiapkan 11 Application Programming Interface (API), guna memantau rantai pasok dan distribusi obat hingga ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan.
"Pemanfaatan SATUSEHAT Logistik disepakati untuk monitoring obat-obat tertentu, dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya," ungkap kesimpulan rakor tersebut.
Di samping digitalisasi data obat, KKSK juga memberikan lampu hijau terkait rencana tindak lanjut pemanfaatan tanaman kratom sebagai bahan baku dan ekstrak. Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi manfaat dan risiko secara ilmiah.
"Langkah yang disepakati mencakup uji klinis untuk mengkaji sejumlah indikasi, termasuk efek analgesik, sekaligus melihat aspek kandungan opiat. BPOM melalui Deputi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bersama Kementerian Kesehatan menjadi bagian dari tindak lanjut tersebut," terang Taruna dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (7/10/2026).
Inovasi Terapi Sel hingga Sinergi Kesehatan Keluarga
Tak berhenti di situ, BPOM bersama Kemenkes turut mengawal regulasi Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Kerja sama ini mencakup pengawasan fasilitas pengolahan hingga penyelenggaraan terapi berbasis sel atau sel punca (stem cell) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Di sisi pembiayaan dan perlindungan masyarakat, BPOM berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan serta menyepakati pilot project simulasi pembiayaan kapitasi obat bahan alam di DI Yogyakarta.
Sementara bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, fokus diarahkan pada edukasi pencegahan penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) pada remaja. Selain itu, dilakukan juga pemantauan mutu obat kontrasepsi sesuai standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
Taruna berharap penguatan sinergi di forum KKSK dapat langsung direalisasikan menjadi aksi nyata demi mendukung ketahanan kesehatan nasional.
"Semoga Rapat Koordinasi KKSK Triwulan III Tahun 2026 berlangsung lancar, produktif, serta semakin menguatkan sinergi sektor kesehatan untuk meningkatkan derajat masyarakat dan ketahanan kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.










































