"Berdasarkan data yang ada di Kemenkes ada sekitar 3000-an lebih konselor yang tersebar di Indonesia," ujar Nia Umar LC selaku Ketua IKMI (Ikatan Konselor Menyusui Indonesia) disela-sela acara Temu Nasional Konselor Menyusui ke-1 di gedung Kemenkes, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (11/8/2011).
Nia menuturkan para konselor ini telah mengikuti pelatihan selama 40 jam atau 5 hari berdasarkan WHO dan Unicef. Pelatihan ini termasuk teori manajemen laktasi dan juga praktik langsung dengan ibu yang menyusui, setelah itu dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Konselor ini nantinya akan membantu ibu dalam menyukseskan proses menyusui serta memberikan motivasi baik untuk klien atau dalam kehidupan sehari-harinya.
"Peran konselor ini tidak hanya untuk konseling, tapi diharapkan juga mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya, mulai dari lingkungan kecil dulu hingga yang lebih besar," ujar Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DrPH.
Menkes menuturkan para konselor ini sebaiknya terampil dan dikenal oleh orang-orang sehingga masyarakat tahu kemana ia harus bertanya dan yang nantinya diharapkan seluruh masyarakat Indonesia bisa mendukung ASI Eksklusif.
"Konselor ini diharapkan bisa turut memantau promosi susu formula dan program 10 langkah menuju keberhasilan menyusui," ungkap Menkes.
Selain itu ketersediaan konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan turut mempengaruhi peningkatan keberhasilan pemberian ASI. Oleh karena itu Kemkes berupaya agar setiap pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas dan RS menyediakan konselor menyusui untuk membantu para ibu yang memiliki kendala dalam memberikan ASI.
Selain ketersediaan konselor menyusui, aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, pesan tentang manfaat pemberian ASI akan lebih cepat sampai ke masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui media massa atau memanfaatkan jaringan elektronik berupa website dan internet.
"Dukungan terhadap kegiatan menyusui saat ini baru mencakup dia dimensi yaitu dimensi waktu (dari kehamilan hingga penyapihan) dan dimensi tempat (rumah, masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan). Padahal kedua dimensi ini belum lengkap jika tidak disertai dengan dimensi ketiga yaitu komunikasi," ujar Menkes.
(ver/ir)











































