Penyebab Kematian Ibu di Kota Besar: Kemiskinan hingga Istri 'Sambungan'

Jakarta - Ketika berbicara mengenai kematian ibu melahirkan, biasanya yang terlintas di pikiran banyak orang adalah kematian yang terjadi pada ibu hamil yang ingin melahirkan dan tinggal di desa terpencil atau pedalaman. Nyatanya, kematian ibu melahirkan juga tinggi di beberapa kota besar.

"Di Jawa Tengah, Semarang itu kan bisa dikatakan kota besar ya, angka kematian ibu (AKI)-nya sekitar 30. Itu penduduknya tingkat pendidikannya tinggi, transportasi pun mudah. Tapi AKI-nya tinggi," tutur dr Anung Sugihartono M.Kes dari Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan.

"Mengapa? Memang masih dipelajari sebabnya, tapi setidaknya kondisi yang mengancam saat mengandung seperti pre-eklampsi atau eklampsia kan kita nggak tahu ya atau misal saat si ibunya mengejan," imbuh Anung saat menjadi pembicara di Rapat Kerja Nasional Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Anung menyimpulkan bahwa transportasi, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi bukan satu-satunya faktor penyebab kematian ibu. Pria yang baru satu bulan bertugas di Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan ini memang berasal dari Jawa Tengah. Sehingga, ia mengaku hafal mana wilayah di Jawa Tengah yang memiliki AKI tinggi.

Beberapa wilayah yang memiliki AKI tinggi antara lain Brebes, Semarang, Pekalongan, Grobogan, Banyumas dan Cilacap. Di Brebes, AKI yang tinggi disebabkan masalah kultural di mana banyak wanita yang ditinggalkan suaminya untuk bekerja di luar kota.

Akibatnya, proses pengambilan keputusan memakan waktu cukup lama karena si ibu harus berdiskusi dulu dengan orang tuanya. Sementara itu, kemiskinan menjadi penyebab tingginya AKI di Cilacap.

"Kematian ibu tertinggi itu di Batang karena angka perceraian juga tinggi. Bahkan waktu itu saya amati ada empat orang umurnya di atas 35 tahun tapi harus hamil karena dia istri sambungan dan suaminya ingin anak dari wanita itu. Padahal ada juga riwayat penyakit tertentu," jelas Anung.

Oleh karena itu, menurut Anung penyelesaian masalah yang dilakukan harus bersifat individual karena intervensi tidak cukup hanya dengan kebijakan makro.

"Ini tantangan yang harus dihadapi. Kita fokus di sembilan provinsi ini. Di provinsi yang lain intervensi tetap kita jalankan sesuai program, hanya di 64 kabupaten ini intervensinya lebih bersifat individual dan intensitasnya juga lebih banyak," pungkas Anung.

(vit/vit)