Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Indonesia Dikritik

Jakarta - Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) melihat ada potensi konflik kepentingan dalam Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan. GKIA menilai gerakan ini melanggar kode internasional pemasaran produk pengganti air susu ibu (ASI).

Irma Hidayana, MPH dari GKIA mengatakan program Gerakan 1.000 HPK merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia. Sayangnya, gerakan mulia ini dinilai memiliki potensi konflik kepentingan dari perusahaan produsen susu formula.

"Gerakannya baik, kami dari GKIA juga mendukung gerakan 1.000 HPK ini. Masalahnya branding dari perusahaan susunya banyak banget. Harusnya kalau mau berkontribusi, nggak pakai branding nggak apa-apa dong?" tutur Irma, dalam konferensi pers di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, seperti ditulis Jumat (9/10/2015).

Baca juga: Anemia pada Remaja Putri Pengaruhi Kehamilannya Kelak, Ini Pesan Kemenkes

Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan sendiri dicanangkan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dari pemerintah, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gizi Medis Indonesia (PDGMI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dari organisasi profesi, Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) sebagai lembaga sosial sekaligus koordinator program, serta sebuah perusahaan susu formula.

Program ini bertujuan untuk mencetak 430 duta HPK bersertifikasi di mana para duta ini akan memberikan model pendidikan berjenjang kepada 3.500 edukator dan dilanjutkan kepada 10.000 fasilitator. Targetnya, 1 juta keluarga teredukasi dengan baik seputar pemberian nutrisi pada anak.

Hanya saja Irma menilai modul yang diberikan kepada para duta dalam proses pelatihan tidak sesuai standar dan sarat muatan iklan. Contoh sederhananya adalah warna modul yang mirip dengan produk susu formula serta beberapa isi modul yang tidak sesuai rekomendasi organisasi profesi selaku penyusun.

Hal itu dijabarkan lebih jelas oleh dr Utami Roesli, SpA, IBCLC, FABM, dari Sentra Laktasi Indonesia. Dalam presentasinya, dr Utami menjabarkan beberapa kesalahan dalam modul yang diberikan pada duta HPK ketika pelatihan.

"Di salah satu halaman ada penjabaran soal ASI eksklusif untuk 6 bulan pertama. Di situ ditulis kalau ASI eksklusif ya ASI tok saja. Tidak boleh ditambah air tajin, air beras dan juga pisang atau makanan lain. Tapi di situ nggak dijelasin kalau susu formula juga nggak boleh. Kita protes dong, minta direvisi. Ketika direvisi yang muncul malah susu kental manis, kalengnya kecil. Susu formulanya tetap nggak ada," urai dr Utami.

GKIA sendiri sudah melayangkan surat ke Kemenko PMK, Kemenkes, dan organisasi profesi yang terlibat. Irma mengatakan surat mereka mendapat respon positif dari Kemenkes dan sejak tanggal 2 Oktober 2015, kegiatan 1.000 HPK ini dihentikan sementara.

Baca juga: Status Gizi Anak Juga Ditentukan Pola Konsumsi si Ibu Saat Remaja

(mrs/up)