Ratifikasi FCTC Jadi 'Kado' Terakhir SBY untuk Anak Indonesia, Mungkinkah?

Jakarta - Mendekati akhir masa kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belum ada tanda pemerintah akan meratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Produk Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Padahal Indonesia adalah negara yang aktif membantu penyusunan FCTC.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh, mengatakan FCTC dapat membantu melindungi generasi sekarang dan mendatang dari bahaya rokok. Lambatnya ratifikasi akibat konflik kepentingan akan memberi dampak pada kesehatan anak Indonesia dan harus segera diselesaikan.

"Kita lihat fakta memang ada tarik-menarik kepentingan di intern pemerintah sendiri antara rezim proteksi terhadap anak, kesra sosial, kesehatan, dengan di satu sisi rezim ekonomi. Tentu tidak bisa kita biarkan tarik menarik itu, dalam batas tertentu harus ada keputusan," kata Niam saat ditemui pada diskusi nasional urgensi FCTC di Hotel Akmani, Jakarta, dan ditulis pada Selasa (16/9/2014).

Karena konflik ini berada pada tingkat kementerian, maka pemimpin yang bisa menyelesaikan konflik adalah SBY selaku Presiden RI. Akan tetapi SBY sampai sekarang belum memberikan pendapatnya terkait masalah ini.

Direktur Eksekutif Lentera Anak Indonesia, Hery Chariansyah, SH, mengatakan presiden SBY sebetulnya tidak perlu khawatir terhadap tekanan pemegang kepentingan terlebih pada masa akhir jabatannya.

"Kita berharap Presiden SBY di sisa masa jabatannya sebelum turun bisa meratifikasi FCTC. Paling tidak ini menjadi langkah akhir beliau untuk melindungi anak-anak. Sebagai kado akhir beliau untuk anak-anak Indonesia," kata Herry.

Penolakan FCTC terutama oleh industri rokok menurut World Health Organization (WHO) sebenarnya hal yang lumrah terjadi di berbagai negara. Akan tetapi meski demikian, sudah 179 negara telah mengikuti perjanjian FCTC. Menurut perwakilan WHO Dr Farrukh Qureshi, FCTC adalah perjanjian internasional yang paling banyak diterima oleh masyarakat internasional.

"Cuma semua negara yang lain itu mantap pimpinannya. Mau diapain pun mereka tetap tanda tangan FCTC. Tapi kita belum sampai saat ini sehingga pada akhirnya kita memang mendukung betul bapak SBY sebagai pemimpin bangsa bisa meratifikasi FCTC untuk kepentingan terbaik anak Indonesia," tutur Herry.

(ajg/ajg)