.webp)
"Prinsipnya pertama strong di leadership. Leadership bagaimanpun sangat memengaruhi. Kedua, bagaimana si pemimpin ini mengencourage, mendorong masyarakat untuk bisa mengerti dan berperan aktif. Sebab, kalau leadership kuat, masyarakatnya nggak mau aktif, ngerasa susah ah pakai kelambu, nggak enak, sama saja bohong," terang Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI dr H Mohamad Subuh, MPPM.
Kepada detikHealth baru-baru ini, Subuh menambahkan selain mengimbau masyarakat dalam cakupan komunitas untuk berperan aktif membasmi malaria, pihak swasta juga mesti dilibatkan. Misalnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di daerah tersebut pun harus ikut aktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga, menurut Subuh harus didukung dengan adanya peraturan baik Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), atau peraturan bupati untuk menggerakkan berbagai sektor agar aktif melakukan berbagai strategi membasi malaria.
"Tegaskan bahwa kita ingin malaria selesai tahun depan, tolong PU (Pekerjaan Umum-red) selesaikan tuh drainase, tutup lagun yang ada. Jadi, sektor itu pasti bergerak. Tolong sektor pendidikan dikuatkan lagi melalui UKS, Kemenag lewat (program di) masjid atau gereja misalnya. Jadi, penggerakkan sektor melalui peraturan yang mesti dibuat," tutur Subuh.
Sehingga, di tingkat daerah, pencapaian sertifikan eliminasi malaria juga bisa dicapai melalui implementasi peraturan Bupati atau Walikota. Dengan adanya kepemimpinan yang kuat, peran serta masyarakat, dan instruksi yang dikemas lewat peraturan yang mengikat, maka tak mustahil predikat daerah bebas malaria bisa didapat.
"Di daerah, kadang orang lebih dengar peraturan Bupati, Gubernur, daripada Perda, jelas itu. Sehingga, bupati bisa beri isntruksi ke Dinas terkait secara langsung dan target bebas malaria pun bisa dicapai," kata Subuh.
Baca juga: Ciri-ciri Orang yang Gampang Digigit Nyamuk
 |
(rdn/vit)
