BPJS: Cakupan Kesehatan Penduduk DKI Mencapai 95 Persen

Jakarta - Guna meningkatkan kesehatan masyarakat DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 95 persen pada tahun 2018. Angka ini pun berhasil terwujud di awal tahun 2018 dengan jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah tercover dalam program JKN-KIS sebanyak 9.878.782 jiwa atau 95,60 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta.

"Empat tahun pertumbuhan terbilang cukup pesat, 31 Desember 2017, 95 persen sudah terintegrasi program JKN KIS. Ada 3 provinsi yang telah mencapai universal health coverage di Aceh, DKI Jakarta dan Gorontalo," ujar Andayani Budi Lestari, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan di sela acara Launching Universal Health Coverage, Senin (15/1/2018), di Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Masih menurut Andayani, Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah daerah yang diperkirakan akan menyusul tercapainya Universal Health Coverage. Universal Health Coverage (UHC) dapat diartikan sebuah kondisi di mana semua penduduk bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa ada hambatan terutama dalam urusan pembiayaan. Akan tetapi, jika di DKI Jakarta sudah mencapai UHC, untuk hitungan seluruh daerah di Indonesia, angka yang dicapai baru sebesar 71 persen.

"Tingkat pemanfaatan JKN cukup tinggi sehingga harus dijaga sustainabilitynya. JKN minimal mencakup 95 persen namun demikian 31 Desember 2017, di Indonesia baru mencapai 71 persen sehingga diupayakan untuk mencapai UHC di Indonesia dibutuhkan peran seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, balai provinsi, dan lainnya," jelas Bambang Wibowo, SpOG, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, masih dalam acara yang sama.

Baca juga: Begini Cara Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Wakil Gubenur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, juga hadir turut serta mengomentari pencapaian yang telah diperoleh DKI Jakarta. Ia pun mengungkap keberhasilan ini membuat pihak pemerintah daerah menjadi semakin terpacu untuk memberikan pelayanan terbaik kedepannya.

"Ada yang bilang orang sakit jadi miskin, kalau dengan ini orang sakit tidak boleh jadi miskin. Kita harus hadirkan layanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat. Saya menjadi terpacu karena ini pelaksanaan Inpres no. 8 tahun 2017. Kita sudah mencapai itu, lebih cepat dari target," kata Sandiaga yang disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Menkes Imbau Peneliti di Indonesia Kaji Dampak Tembakau Pada Kesehatan (ask/up)