.webp)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang turut hadir dalam acara penghargaan tersebut menyebutkan bahwa pentingnya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Hal ini juga sudah diatur dalam Instruksi Presiden no.8 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Program JKN-KIS, khususnya instruksi pada seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kotamadya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebutkan bahwa masalah kesehatan sangat penting setelah masalah pendidikan. Ia menyebutkan sudah hampir 195 juta orang telah terjangkau dari program JKN-KIS milik BPJS dan Kartu Indonesia Pintar dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa menjangkau secara keseluruhan. Karena tantangan yang di hadapi oleh bangsa kita adalah ketimpangan sosial masih ada. Masalah gizi, anak, masalah kesehatan, masalah angka kematian ibu hamil, masalah malaria, TBC, di samping ada masalah-masalah narkoba, masalah radikalisme, terorisme yang sedang mengancam kita," kata Tjahjo lagi
Menurutnya, ia telah mengeluarkan Permendagri yang akan memonitor dan menginstruksikan semua kepala daerah agar program ini bisa clear serta menjangkau semua masyarakat tanpa terkecuali. Ditambah lagi ia melihat besarnya komitmen pemda di luar jawa seperti Provinsi Aceh dan Papua Barat dalam menjalani UHC ini.
"Secara komprehensif kepala daerah ini harus memahami bahwa di lingkungan yang sehat, sanitasi yang sehat, air bersih dan kesehatan pun sebagai titik utama. Nah itu didorong oleh Bapak Jokowi dengan kartu sehat, kartu pintar, JKN dan BPJS ini harus adil seimbang dan menjangkau semua masyarakat," tandas Tjahjo. (frp/up)
