.webp)
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono, mengatakan evaluasi sedanh dilakukan dari sekertariat kabinet dengan mengundang seluruh unsur, baik dari pemerintah pusat maupun ormas Islam dan para tokoh masyarakat di tingkat nasional.
"Jadi kami sedang evaluasi, diharapkan dengan itu ada respon yang positif karena ini bukan hanya sekedar bicara tentang target imunisasi tapi bicara mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah," tuturnya saat ditemui di Alun-Alun Kota Aimas, Sorong, Senin (15/10/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah bisa mengidentifikasi, ada 11 kota dan kab yang sasarannya besar tapi cakupannya sangat rendah," tambahnya.
Wilayah tersebut mencakup Kota Banda Aceh, Kota Medan, Deli Serang dan Langkat di Sumatera Utara. Kemudian Kota Padang, Kota pekanbaru, Kab Kampar, Kab Banyuasin, Kota Batam, Kota Banjarmasin serta Kota Makassar.
Adapun provinsi yang telah disebutkan diatas memiliki persentase sebagai berikut:
- Provinsi Aceh 8,11 persen
- Provinsi Sumatera Barat 32,44 persen
- Provinsi Riau 33,91 persen
- Provinsi Kalimantan Selatan 46,66 perse
- Provinsi Sumatera Utara 51,40 persen
- Provinsi Sulawesi Selatan 65,53 persen
- Provinsi Sumatera Selatan 69,15 persen
Anung menambahkan, kota dan kabupaten tersebut akan mulai dikunjungi pada Selasa (17/10) oleh tim dari pusat yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, MUI, Kementerian PUPMK, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Dalam Negeri.
"Kita akan lakukan pendekatan secara persuasif, diharapkan dengan ini terdapat respon positif. Karena memang ada di beberapa daerah yang terang-terangan menolak," tutupnya.
Tonton juga 'Apa Risiko Saat Bunda Menolak Imunisasi untuk Anak?':
(fds/fds)
