Aturan yang Batasi Layanan Dibatalkan, BPJS Kesehatan Siap Terima Putusan MA

Jakarta - BPJS Kesehatan menerima putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan peraturan Direkur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) terkait layanan kesehatan pada pasien katarak, bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Putusan MA terhadap aturan tersebut bersifat mengikat di bidang kesehatan.

Sesuai aturan hukum, keputusan MA bisa dilaksanakan dalam waktu 90 hari. Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu lembaran putusan resmi dari MA untuk dipelajari. Setelah itu, BPJS Kesehatan bisa menentukan sikap dan mengambil langkah pelaksanaan putusan MA.

"Kita belum bisa komentar sekarang karena memang belum baca putusan resminya. Kalau kita bisa menerima putusannya lebih cepat, mungkin pelaksanaannya juga bisa sesegera mungkin," kata Iqbal pada detikHealth, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Aturan Pembatasan Layanan BPJS Kesehatan Batal

Iqbal mengatakan, pihaknya tidak setuju bila aturan tersebut dikatakan membatasi layanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selama ini tidak ada penjelasan detail terkait kondisi katarak, persalinan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Penjabaran kondisi medis memastikan keselamatan pasien dan efektivitas layanan.

Iqbal juga membantah aturan tersebut terkait pengendalian biaya BPJS Kesehatan. Pihaknya bisa menggunakan tools lain untuk melaksanakan hal tersebut misal verifikasi biaya. Aturan tersebut memungkinkan efisiensi dengan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terbatas.

Baca juga: Komentar Menkes Soal Teguran Presiden Jokowi untuk BPJS Kesehatan

Tonton juga 'Nunggak Triliunan, BPJS Tetap Tak Naikkan Iuran':

[Gambas:Video 20detik]

(Rosmha Widiyani/up)