"Ini adalah penghinaan bagi masyarakat Indonesia. Layanan online seharusnya bisa mempermudah, misal tidak perlu lagi membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) karena data pasien sudah tersimpan di fasilitas kesehatan," kata ahli ekonomi Rizal Ramli pada Rabu (14/11/2018).
Rizal berharap pemerintah bisa memperbaiki layanan online bagi peserta BPJS Kesehatan. Layanan ini jangan sampai mempersulit peserta yang baru bisa input dan verifikasi data setelah lama antre. Metode online sekaligus untuk mengecek ketersediaan layanan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain perbaikan layanan, Rizal menyinggung tiga solusi lain dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Solusi ini adalah suntikan modal awal sebesar Rp 20 triliun, peningkatan iuran, dan segmentasi pembiayaan BPJS Kesehatan.











































